KabarAktual.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seiring pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam APBN 2026, pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun, turun tajam dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun. Penurunan ini setara dengan sekitar 29 persen, sebagaimana tercantum dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2026 dan data Kementerian Keuangan.
Dia mengingatkan daerah agar jangan melihat angka semata. “Kalau sebelumnya dapat 100 lalu jadi 60, jangan langsung bilang kurang. Jangan melihat template lama dengan keadaan baru,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Tito menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi belanja, terutama pada pengeluaran birokrasi seperti perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan aset yang dianggap terlalu besar. Ia menyebut, penghematan belanja birokrasi bisa memberi ruang lebih besar bagi program yang langsung menyentuh masyarakat. “Komponen belanja dalam APBD harus diefisiensikan, terutama yang untuk birokrasi. Kalau gaji tidak bisa, tapi perjalanan dinas dan rapat terlalu banyak, itu yang harus disisir,” ujarnya.
Sebagai contoh, Tito menyoroti Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat Rp425 miliar dari belanja birokrasi dan berhasil mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan daerah. “Ada daerah-daerah yang bisa melakukan itu. Kabupaten Lahat contohnya, bisa hemat Rp425 miliar,” katanya.
Tito juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar bergantung pada dana pusat, melainkan berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi. “Bukan soal berapa yang dikasih pusat, tapi bagaimana daerah mampu menggunakan dana yang ada secara maksimal dan kreatif,” ucapnya.
Menurut Tito, pemangkasan TKD bukan hal baru. Pemerintah pusat juga pernah melakukan rasionalisasi anggaran serupa saat pandemi COVID-19, namun daerah tetap mampu bertahan. Ia optimistis langkah efisiensi akan membuat Pemda tetap produktif di tengah penurunan alokasi dana dari pusat. “Dulu saat COVID-19, semua pendapatan negara berkurang, semua dirasionalisasi. Tapi kita bisa survive. Jadi kali ini pun harus bisa,” pungkasnya.[]
