KabarAktual.id — Meski gelombang penolakan dari siswa terus membesar, pemerintah tetap bergeming. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) nasional tetap dilaksanakan pada 3–9 November 2025.
Seperti dilaporkan media ini sebelumnya, petisi pembatalan yang digagas siswa telah ditandatangani ratusan ribu orang. Namun demikian, pemerintah sama sekali tak menghiraukan aspirasi tersebut.
“The show must go on. Program ini sudah disetujui Pak Presiden, sudah disosialisasikan secara luas. Kalau ada yang tidak siap, ya tidak usah ikut,” ujar Mu’ti, dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).
Baca juga: Siswa Tolak “UN Gaya Baru”, Petisi Batalkan TKA 2025 Didukung Ratusan Ribu Tanda Tangan
Pernyataan itu menjadi tanggapan langsung atas petisi daring berjudul “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” yang dibuat akun Siswa Agit melalui platform Change.org. Hingga Selasa sore, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 184 ribu tanda tangan, menunjukkan penolakan luas di kalangan pelajar dan orang tua terhadap kebijakan baru tersebut.
Namun, alih-alih meninjau ulang keputusan, Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan itu tidak akan berubah. Ia menyebut pelaksanaan TKA bersifat sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan bagi siswa.
“Ini tidak wajib. Kalau sukarela berarti tidak ada paksaan. Tidak masuk akal kalau yang sudah mendaftar kemudian merasa dipaksa,” katanya.
Baca juga: Tingkatkan Kesiapan Siswa Menghadapi Ujian dan Tantangan Global, Disdik Aceh Gelar Tryout TKA
Menurut data Kemendikdasmen, lebih dari 3,5 juta siswa telah mendaftarkan diri untuk mengikuti TKA. Mu’ti menyebut para peserta sudah mendapatkan sosialisasi dan memahami konsekuensi keikutsertaan mereka.
Meski menghargai aspirasi publik, pemerintah tetap menutup ruang evaluasi. “Kita menghargai aspirasi yang disampaikan lewat petisi, tapi karena ini sukarela, maka tuntutan pembatalan itu tidak make sense,” ujarnya.
Dengan demikian, meski desakan siswa kian meluas di ruang publik, pemerintah memilih melanjutkan program tersebut tanpa kompromi. Suara protes ribuan pelajar tampak tak cukup kuat untuk menggoyahkan kebijakan yang sudah dikunci dengan restu Presiden Prabowo Subianto.[]
