KabarAktual.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait temuan dana daerah sebesar Rp 4,1 triliun yang mengendap di bank. Data tersebut, kata dia, bersumber dari Bank Indonesia per September 2025, bukan hasil Kementerian Keuangan.
Ia menyebut, kemungkinan Gubernur Dedi alias Demul tidak mendapatkan laporan yang benar dari bawahannya. “Tanya saja ke Bank Sentral, itu data dari sana,” tantang Purbaya.
Ia juga mengingatkan Demul soal kemungkinan Demul dikibuli (ditipu) anak buahnya. “Itu kan dari laporan perbankan, data Pemda,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Buktikan APBD Jabar Dideposito
Purbaya menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah menyebut secara rinci daerah mana yang menyimpan dana terbesar di bank tapi hanya memaparkan bahwa dana kas pemerintah daerah di perbankan secara nasional mengalami kenaikan.
Purbaya dalam nada berkelakar mengatakan, bahwa dia bukan pegawai Pemda Jabar. “Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan secara berkala,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya membantah adanya dana Rp 4,1 triliun yang disebut “mengendap” di perbankan. Demul menegaskan sudah memeriksa langsung laporan keuangan daerah bersama stafnya dan tidak menemukan dana tersebut.
Baca juga: Purbaya dan Dialektika Baru Politik Ekonomi Indonesia
Demul bahkan menantang Menkeu untuk menyerahkan data uang Rp 4,1 triliun yang disebut tersimpan dalam bentuk deposito. “Saya bolak-balik ke BJB, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada di dokumen kas daerah,” kata Dedi dalam video tersebut.
Dedi bahkan berseloroh telah mencari uang itu hingga ke kolong meja kantornya. “Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci dibuka, ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti ada ya tahun depan, buat Jawa Barat ditambahin dana transfernya,” ujarnya.
Meski begitu, Dedi mengakui adanya dana Pemda Jabar sebesar Rp 2,3 triliun yang masih tersimpan di bank. Namun, dana itu, katanya, bukan diendapkan, melainkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga menjelang akhir tahun.
“Dana Rp 2,3 triliun itu untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar — jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, dan perbaikan fasilitas publik,” jelas Dedi.
Sengkarut data ini berawal dari paparan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10), yang menyebut sejumlah dana pemerintah daerah masih tertahan di bank, termasuk di Jawa Barat.
Pernyataan Menkeu Purbaya memunculkan spekulasi adanya persoalan internal di lingkungan Pemprov Jabar, terutama dalam pelaporan kas daerah.[]
