KabarAktual.id – Wakil Mendagri Bima Arya mengatakan, sekitar 80 persen daerah belum memiliki kekuatan fiscal sehingga sangat bergantung dari dana transfer Pusat. Makanya, ketika terjadi kebijakan efisiensi banyak daerah yang kelabakan dan timbul gejolak.
Menurut Bima, Pemda sebenarnya bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan Data Desa Presisi. Dengan data itu, Pemda dapat memetakan sumber daya yang dimiliki.
Dia mengatakan, target pertumbuhan ekonomi nasional itu harus di-support oleh daerah. “Daerah kan garda terdepannya. Di situlah peran penting data desa untuk penguatan kapasitas fiskal daerah,” katanya dilansir CNN Indonesia, Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: Efisiensi Besar-besaran, Rp 306,69 Triliun Biaya Operasional Kantor Dialihkan untuk Makan Siang Gratis
Dia optimis, kalau data-data presisi setiap desa ini dimanfaatkan secara maksimal tentu terbangun ekosistem dan mendongkrak PAD.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Data Desa Presisi bisa digunakan dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk efisiensi.
“Di tengah keterbatasan anggaran saya melihat bahwa efektivitas Data Desa Presisi ini akan sangat membantu sekali efisiensi anggaran yang dimiliki negara,” katanya.
“Saya mengharapkan penggunaan Data Desa Presisi ini menjadi urgent untuk digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah, termasuk presiden,” sambungnya.
Ferry mengatakan dengan data yang akurat hingga ke tingkat desa, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar sampai ke penerima yang berhak. Misalnya, subsidi LPG 3 kg dapat diarahkan tepat kepada rumah tangga miskin tanpa salah sasaran ke kelompok mampu.[]
