KabarAktual.id – Ternyata, ada daerah yang lebih sadis dari Kabupaten Pati dalam menetapkan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pemko Cirebon, Jawa Barat, menaikkannya hingga mencapai 1000 persen.
Masyarakat di sana memprotes kenaikan pajak yang gila-gilaan tersebut. Salah satu warga yang mengalami kenaikan PBB 1000 persen adalah Darma Suryapranata.
Darma mengatakan, rumahnya yang berada di kawasan Siliwangi, Kota Cirebon, dikenakan PBB Rp 65 juta. Padahal tahun sebelumnya hanya Rp 6,2 juta. “Tahun 2023 itu hanya enam juta dua ratus. Tahun 2024 naik jadi Rp 65 juta. Naiknya 1.000 persen lebih,” ujar pria 83 tahun itu, Rabu (13/8/2025) malam, seperti dilansir detikJabar.
Baca juga: Pak Pati; Potret Buram Pemenang Pilkada
Kenaikan PBB yang melonjak tajam itu membuat lansia ini bingung. Ia pun berbagi cerita dengan rekan-rekannya di Paguyuban Pelangi, tempat sejumlah warga berkumpul untuk membicarakan persoalan serupa.
Mereka menyatakan keberatan atas kenaikan PBB yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Ini benar-benar sangat memberatkan,” ujar Darma.
Baca juga: Dukungan untuk Masyarakat Pati
Juru bicara Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati, mendesak Pemerintah Kota Cirebon mengembalikan besaran PBB ke tarif tahun 2023. Lonjakan PBB yang gila-gilaan itu, kata dia, sangat memberatkan warga. “Kami berharap PBB bisa diturunkan kembali seperti di tahun 2023,” ujar Hetta.
Menurutnya, Darma Suryapranata bukan satu-satunya warga yang terdampak. Banyak warga lain mengalami hal serupa, ada yang kenaikannya mencapai 700 persen. “Pak Surya (Darma Suryapranata) hanya salah satu contoh. Ada juga yang naik 700 persen,” kata Hetta.
Sudah dikaji ulang
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan pihaknya telah membahas persoalan kenaikan PBB yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut telah ditetapkan sejak tahun lalu.
Dikatakan, kenaikan PBB ditetapkan sebelum dia menjadi wali kota. Sebagai kepala daerah yang baru, tegas Effendi, pihaknya sudah sejak satu bulan yang lalu membahas soal kenaikan PBB tersebut.
Ia berjanji akan mengkaji ulang kenaikan PBB dengan harapan kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat. Formulasi yang akan dibuat itu, diharapkan, sesuai dengan keinginan masyarakat. “Kemarin saya sudah bicarakan semuanya,” kata Edo yang juga politikus Golkar tersebut.[]
