KabarAktual.id – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., menggelar pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) di Balai Senat USK, Banda Aceh, Sabtu (25/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025. Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai aspirasi terkait isu-isu strategis di bidang pendidikan tinggi, kebudayaan, riset, sains dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, serta statistik. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk memantau pelaksanaan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi X DPR RI, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil ke depan.
Dalam sambutannya, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyampaikan sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi perguruan tinggi, khususnya setelah perubahan status USK menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Beberapa isu utama yang disampaikan antara lain PTNBH esensinya tetap entitas pendidikan, keterbatasan anggaran, kebutuhan pengembangan infrastruktur, percepatan pembangunan rumah sakit pendidikan yang saat ini tengah berproses di Bappenas, serta rencana pengembangan rumah sakit hewan melalui konsorsiumnya.
“Kami berharap kunjungan ini dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi dan para pengambil kebijakan, sehingga aspirasi kampus, khususnya dari daerah, dapat lebih diperhatikan dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Prof. Marwan.
Ia juga berharap kunjungan ini bukan yang terakhir dan ke depannya dapat dilakukan dalam suasana yang lebih santai dan membangun.
Dalam sesi diskusi, para peserta yang terdiri dari pimpinan fakultas, dan perwakilan dosen menyampaikan berbagai isu penting yang tengah dihadapi USK. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain keterlambatan pencairan dana KIP-K, kesejahteraan dan tunjangan dosen, serta pentingnya penguatan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., menekankan pentingnya perhatian anggaran dan kebijakan pusat terhadap perguruan tinggi.
“USK sebagai salah satu perguruan tinggi negeri unggulan di Aceh harus mendapatkan perhatian lebih, baik dalam hal pendanaan, pengembangan program studi, maupun perluasan akses pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal dan memastikan Kemdiktisaintek serta mitra kementerian/lembaga lainnya memberikan respons konkret terhadap berbagai usulan dan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi.
Sementara itu, Prof. Dr. Khairul Munadi, menyambut baik dialog terbuka ini sebagai wujud kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan institusi pendidikan tinggi. Ia menyampaikan bahwa Ditjen Dikti berkomitmen mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui program “Kampus Berdampak”, peningkatan kualitas dosen, serta kolaborasi dengan dunia industri dan dunia kerja.
“Tanggapan dan masukan dari USK akan menjadi petunjuk penting dalam penyusunan kebijakan dan program Kemdiktisaintek ke depan. Kami berharap kolaborasi dengan Komisi X DPR RI akan mempercepat realisasi berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi pendidikan tinggi nasional,” ujar Prof. Khairul.
Turut hadir dalam kegiatan ini Rektor Universitas Teuku Umar, perwakilan Rektor ISBI Aceh, para Wakil Rektor USK, para Dekan, Ketua Lembaga, dosen, serta seluruh anggota Komisi X DPR RI.
Kegiatan ini sesuai dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam point 4 (empat) Point 9 (sembilan) dan point 17 (tujuh belas) yang menjelaskan tentang pendidikan berkualitas: industri, inovasi, dan infrastruktur serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
