KabarAktual.id – Di acara Kongres PSI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tudingan bahwa aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” dibiayai koruptor. Pernyataan ini dinilai merendahkan perjuangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikan apa benar gerakan “Indonesia Gelap” didanai oleh koruptor. “Saya kira itu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya,” ujar Usman dikutip Rabu (23/7/2025).
Dikatakan, (aksi demo) Indonesia Gelap, reformasi korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya seluruhnya murni aktivitas mahasiswa dan seluruh aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. “Saya menantang Prabowo membuktikan ucapannya,” tantang Usman.
Menurutnya, pernyataan tentang aksi unjuk rasa Indonesia Gelap yang disampaikan Presiden Prabowo dalam acara penutupan Kongres PSI tersebut merupakan pernyataan yang tidak kredibel.
“Pernyataan Presiden Prabowo di dalam acara PSI tentang tuduhan gerakan Indonesia Gelap didanai koruptor, itu pernyataan yang tidak kredibel, tidak didasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Usman, dikutip pada Rabu (23/7/2025).
Usman menantang pihak Istana untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan Presiden Prabowo yang menuding gerakan Indonesia Gelap tersebut dibiayai oleh koruptor. “Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikan apa benar memang ‘Indonesia Gelap’ itu didalangi atau didanai oleh koruptor,” tegasnya.
Menurut Usman, pernyataan tersebut telah merendahkan gerakan yang dibangun oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. “Saya kira itu suatu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya,” sebutnya.
Lebih lanjut, Usman menilai bahwa gerakan Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, hingga Peringatan Darurat yang digaungkan sebelumnya merupakan gerakan murni yang dibangun oleh para mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkap adanya usaha-usaha yang dilakukan pihak-pihak tertentu melalui media sosial (medsos) yang ditujukan untuk menghidupkan rasa pesimisme terhadap masyarakat akan masa depan bangsa Indonesia. []
