KabarAktual.id – Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Menggugat menolak pembangunan 5 Batalyon Teritorial di daerah mereka. Pada saat yang sama, mereka juga meminta TNI AD agar mengembalikan lapangan Blang Padang yang selama ini dikuasai ke Masjid Raya Baiturrahman.
Aspirasi rakyat Aceh itu disampaikan dalam sebuah aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Senin (7/7/2025). Mereka menilai pembangunan Batalyon baru di Kabupaten Nagan Raya, Pidie, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Timur melanggar butir-butir MoU Helsinki.
Dalam MoU tersebut, kata seorang pengunjuk rasa, salah satu poinnya yaitu keberadaan personel TNI organik di Aceh hanya boleh 14.700 personel. “Data yang kita peroleh sekarang sudah hampir 18 ribu personel TNI di Aceh apabila ditambah lagi Batalyon maka personel TNI tambah banyak lagi. Ini tentu melanggar perjanjian MoU Helsinki,” kata Yulinda, koordinator aksi.
Menurutnya, sejauh ini kondisi Aceh sudah aman pasca 19 tahun damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia. Sehingga tidak ada urgensinya dengan penambahan batalyon baru di Aceh. “Apa urgensinya dengan penambahan batalyon di Aceh? apa Aceh lagi bergejolak? Ini aneh penambahan ini tidak berdasar,” ujarnya.
Massa aksi juga khawatir penambahan batalyon dapat membuka potensi penguasaan tanah-tanah rakyat oleh TNI, termasuk wilayah-wilayah tambang dan aset penting di Aceh.
Kalau batalyon ini tidak dicegat, kata mereka, dikhawatirkan ke depan TNI akan menguasai tanah-tanah termasuk tambang-tambang yang akan dikelola. “Itu yang kita takutkan, rakyat Aceh tidak dapat kesejahteraan sama sekali,” ucapnya.
Selain menolak penambahan Batalyon baru, massa juga menyuarakan agar tanah wakaf Blang Padang yang saat ini masih dikelola oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazir wakaf.
Sebelumnya Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna mengatakan pembangunan batalyon ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara.
Batalyon ini terdiri dari sembilan kompi, yang mencakup lima Kompi Senapan, satu Kompi Kesehatan, satu Kompi Pertanian, satu Kompi Pembangunan, dan satu Kompi Peternakan.
Menurutnya pembentukan Batalyon ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, khususnya di wilayah Kodam Iskandar Muda.
“Dengan adanya batalyon ini, diharapkan para prajurit tidak hanya memiliki kesiapan tempur, tetapi juga keterampilan di bidang pertanian, peternakan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Brigjen TNI Ayi Supriatna dalam keterangannya.[]
