KabarAktual.id – Anggota Komisi VI DPRA, M Hatta Bulkaini, prihatin melihat tata kelola pendidikan Aceh. Sekolah dibiarkan tanpa kepsek definitif bertahun-tahun, kemampuan literasi dan numerasi siswa lemah, serta masih terjadinya pungli dimana-mana.
Menurut Hatta, kemampuan literasi dan numerasi menjadi syarat penting bagi siswa ketika mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) secara nasional. “Literasi dan numerasi kita masih lemah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh menargetkan masuk 10 besar UTBK Nasional,” kata Hatta dilansir Theacehpost.com, Selasa (1/7/2025).
Anggota dewan ini menilai, faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan tidak terlepas dari persoalan tata kelola. Salah satu masalah terlalu banyak satuan pendidikan yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah (kepsek).
Dalam nada setengah tidak percaya, dia mengaku tak habis pikir ada kepala sekolah berstatus Plt hingga satu tahun delapan bulan. “Hal ini tentu berdampak pada kinerja dan keberlanjutan kebijakan di sekolah,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Komisi VI DPRA mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. Dia mengingatkan, praktik di lapangan seringkali menyimpang dari ketentuan tersebut.
Selain masalah PPDB, Hatta juga menyinggung soal pengelolaan dana komite sekolah yang tidak transparan. “Masalah dana komite ini sering kami temui saat kunjungan kerja ke berbagai sekolah. Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi persoalan,” jelas Hatta.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawasi jalannya pendidikan yang bersih dan berintegritas, Komisi VI DPRA berencana memperkuat fungsi pengawasan. Bahkan, kata anggota dewan ini, pihaknya mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan.
Dia menambakan, bahwa apa yang digagas itu sejalan dengan visi misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Mualem dan Wagub Dek Fadh. “Kami siap mengawasi seluruh proses, dari tingkat dinas hingga sekolah. Jika diperlukan, kami akan bentuk Pansus untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia berharap, penguatan karakter yang digaungkan oleh Mendikdasmen tidak hanya diterapkan kepada siswa, tetapi juga kepada seluruh pengelola pendidikan. “Dengan begitu, nilai-nilai integritas dapat tumbuh dalam seluruh ekosistem pendidikan di Aceh,” pungkasnya.[]
