KabarAktual.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menolak pemberlakuan barcode Pertamina untuk pembelian Pertalite di SPBU di wilayahnya. Aturan itu dinilai lebih banyak mudarat daripada manfaat. “Justru menyulitkan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan pada momen silaturahmi dan berbuka puasa bersama di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis 6 Maret 2025. “Kita sangat prihatin dengan kejadian Pertamina. Banyak Pertamax-pertamax oplosan beredar di Indonesia,” ujarnya.
Wagub menambahkan, BBM oplosan yang diproduk oleh oknum pejabat Pertamina itu mengambil korban berbagai kalangan. “Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi Pertamax oplosan. Sudah mulai batuk-batuk kali mobilnya,” kata Krisantus.
Karena itu, ditegaskan bahwa ia tidak ingin ada barcode (untuk pembelian Pertalite) lagi di Kalbar. “Jadi, kalau isi minyak di SPBU, masuk saja, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” ujar Krisantus.
Ia bahkan menuding kebijakan barcode ini hanya memperlancar peredaran BBM oplosan. Regulasi ini, disebutnya, lebih menguntungkan mafia BBM ketimbang rakyat. “Barcode hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan itu cepat habis terjual,” tegasnya.
Selain mengkritik kebijakan barcode, Krisantus juga menyoroti kasus mega korupsi di tubuh Pertamina yang berujung pada maraknya praktik pengoplosan BBM. Ia mengaku heran mengapa seorang direktur yang sudah digaji fantastis masih tega melakukan korupsi.
“Coba saya dikasih gaji segitu, bisa gila saya. Bingung mau pakai uangnya buat apa,” celetuknya yang langsung disambut gelak tawa hadirin.
“Tapi ini malah korupsi, mengoplos Pertalite jadi Pertamax,” lanjutnya.
Krisantus memastikan, bahwa praktik oplosan ini bukan sekadar isu, melainkan berdasarkan data yang ia kantongi.
Menutup pernyataannya, Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan selalu berada di pihak masyarakat. “Kami bukan pemimpin yang senang mempersulit rakyat. Kami ingin semua dimudahkan,” pungkasnya.[]
