KabarAktual.id – Bekas Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membongkar bobroknya tata kelola bantuan sosial (bansos) era Jokowi. Dari total bansos Rp 500 triliun, hanya setengah yang diterima masyarakat yang berhak.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pemerintahan Prabowo itu menyoroti berbagai permasalahan yang menyebabkan ketidakefektifan penyaluran bansos, mulai dari data ganda hingga penerima yang tidak memenuhi syarat. “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar,” ujarnya.
Dikatakan, dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Luhut mengungkapkan, untuk menyelesaikan persoalan ini perlu optimalisasi digitalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi distribusi bantuan. Sebagai solusi, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan akurasi penerima bansos. “Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.
Selain integrasi data, pemerintah juga berencana menyinkronkan informasi penerima bansos dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Upaya digitalisasi ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran anggaran serta memastikan bansos tersalurkan secara transparan tanpa penyimpangan. “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegas Luhut.
Dia optimistis bahwa perbaikan sistem bansos akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional. “Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.[]
