KabarAktual.id – Ada selintingan yang menuding ketua KPK sekarang, Setyo Budiyanto, adalah titipan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia “diplot” ke KPK, disebut, untuk membela kepentingan Jokowi dalam kasus hukum.
Kemudian, tugas pertama Setyo adalah mentersangkakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Tudingan yang oleh pihak KPK dinilai tak berdasar itu tidak mempengaruhi kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan tidak ambil pusing dengan tudingan tersebut. Kata Asep, mereka lebih berfokus pada pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara Hasto Kristiyanto.
Menurut Asep, pihaknya mendengar ada statement dari jubir (PDIP) terkait pimpinan KPK dan lain-lain. “Kami sebetulnya lebih fokus kepada pemenuhan bukti-bukti ya, pencarian bukti-bukti untuk memenuhi dugaan-dugaan yang saat ini sedang kami persangkakan kepada yang bersangkutan,”” kata Asep di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).
Terkait dengan statement apa pun dari pihak mana pun, kata dia, bagi penyidik khususnya, mereka lebih fokus kepada bagaimana membuktikan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. “Jadi kami tidak ikut masuk di dalam hal tersebut,”” sambungnya.
Seperti berkembang luas di media, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Kader PDIP itu dijerat dalam kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP sekaligus buronan KPK Harun Masiku.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Pihak PDIP tidak percaya penetapan tersangka itu murni perkara hukum. Karena, Ketua KPK Setyo Budiyanto adalah orang pilihan Jokowi.
Bukti lain, kata Juru Bicara PDIP Guntur Romli, bahwa setahun terakhir Hasto kerap menerima ancaman dan intimidasi karena bersikap kritis. “Setiap Mas Hasto bicara kritis, bicara keras selalu ada yang mengingatkan, sampai juga melakukan pengancaman atau intimidasi akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku,” ujar Guntur.
Menurut dia, KPK seharusnya menyelesaikan kasus Harun Masiku dengan mencari dan menemukannya. Bukan justru menjadikan kasus Harun Masiku sebagai sandera bagi PDI-P terutama Hasto.
Dikatakan, seharusnya masalah hukum itu kembali kepada antara dua pihak itu, antara pihak yang menerima suap dan orang yang menyerahkan suap. “Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan, partai selama ini menjadi sandera politik,” ucap Guntur Romli.[]
