ADA oknum di Pemkab Aceh Tengah yang sangat getol memperjuangkan masuknya unsur pejabat ke dalam struktur kepengurusan yayasan yang menaungi Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon. Saking ngototnya, dia menghalalkan segala cara seperti membuat notulen rapat sesuai keinginan pribadi.
Rencana oknum ini tidak dibangun atas dasar niat baik dan gagasan yang logis dengan bersandar pada aturan yang benar. Dia hanya mengedapankan nafsu, lalu membungkusnya dengan pembenaran sendiri. Bahkan, dia mencampuradukkan antara batasan yang sudah hitam-putih sifatnya. Bagaimana mungkin ada teori “pejabat atas nama masyarakat”?
Itulah salah satu contoh bagaimana membabibutanya oknum ini menciptakan alasan. Dalam benaknya hanya ada satu misi: agar bagaimana pun caranya dia dan orang-orangnya bisa masuk dan mengurus UGP.
Upaya ke arah itu telah dicoba berkali-kali, namun selalu gagal. Sampai-sampai ia mengeluarkan kata-kata ancaman “kalau pihak UGP masih tetap membandel”, ia akan menarik aset yang pernah dibangun Pemkab.kisruh UGP Takengon,ambisi menguasai UGP,campur tangan Pemda di UGP,dualisme kepemimpinan yayasan gajah putihkisruh UGP Takengon,ambisi menguasai UGP,campur tangan Pemda di UGP,dualisme kepemimpinan yayasan gajah putih
Begitu “receh”nya wawasan oknum pejabat ini. Dia mengasosiasikan dirinya seperti penguasa, seakan-akan bebas berbuat apa saja.
Oknum ini beranggapan, anggaran pemerintah sama seperti milik pribadi. Karena itu, ia boleh bertindak suka-suka, seperti mengeluarkan ancaman untuk mengambil kembali apa-apa yang pernah dibangun dengan dana APBK (yang dikumpulkan dari uang rakyat) di UGP.
Dalam bahasa gaul ala mahasiswa, oknum seperti pejabat itu disebut berperilaku “cemen” alias cetek mental. Berjiwa kerdil. Gejala seperti itu biasanya mengidap pada sosok preman kampung.
Tapi, kenapa preman kampung bisa segarang itu? Pasti ada sebab-musababnya.
Usut-usut punya usut, ternyata ia seorang pejabat karbitan. Dia naik jabatan pada sebuah periode kepemimpinan bupati beberapa waktu lalu.
Lalu, kenapa oknum ini sangat ngotot ingin “menguasai” UGP tersingkap dari sini.
Dari penelusuran lapangan ditemukan informasi, bahwa apa yang dilakukan itu merupakan orderan sang “majikan” yang telah berjasa memberikannya jabatan. Hitung-hitung sebagai balas budi.
Kata sumber itu lagi, sang majikan punya rencana akan bertarung pada pilkada Aceh Tengah periode mendatang. Karena itu, tokoh ini perlu menyiapkan segalanya, termasuk rencana memanfaatkan SDM pada lembaga tersebut untuk mendukung kerja politik kontestasi pilkada.
Dugaan ini tentu saja belum bisa dibuktikan. Juga tidak punya dasar untuk dilakukan uji informasi, karena masih sebatas rumor.
Akan tetapi, upaya getol untuk memasukkan oknum pejabat Pemkab ke dalam struktur Yayasan Gajah Putih (YGP) benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh oknum pejabat tadi. Upaya pembenaran pun semakin massif, termasuk dengan cara mengerahkan berbagai pihak untuk menulis ala “kumur-kumur” di berbagai media online. Dia tidak peduli, apakah langkah tersebut melanggar etika kepatutan atau tidak?
Dia juga tidak ambil pusing ketika ada suara dari kalangan civil society yang mempersoalkan langkahnya tersebut. Kritik dari Presiden Gayo Leader’s Club, Gilang Ken Tawar, misalnya. Aktivis ini, bahkan, tidak tanggung-tanggung, telah melaporkan apa yang dilakukan oleh pejabat Pemkab Aceh Tengah yang mengintervensi YGP ke Menteri Hukum dan HAM.
Kasihan UGP Takengon. Jika intervensi itu benar-benar punya muatan politik tentu sangat disayangkan. Karena, agenda terselubung itu pasti akan mengorbankan mereka yang tidak tahu apa-apa, terutama mahasiswa yang datang ke sana hanya untuk menuntut ilmu. Semoga dugaan ini tidak benar.[]
