KabarAktual.id – DPR Aceh menggelar rapat paripurna membahas rancangan Qanun tentang APBA tahun 2022 di ruang sidang utama, Kamis (22/9/2022). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRA Safaruddin dihadiri Sekda Bustami Hamzah dan para kepala SKPA.
Juru bicara Banggar dalam laporannya menyorot berbagai hal, terutama soal pencatatan asset pemerintah Aceh seperti lapangan Blang Padang, kolam renang Tirta Raya, kavling eks Bioskop Gajah, dan aset lainnya di kabupaten/kota.
Banggar meminta agar Pemerintah membuat sertifikat berbagai asset tersebut. Tanah Blang Padang, katanya, merupakan warisan turun-temurun dari Kerajaan Aceh. “Blang Padang merupakan aset Pemerintah Aceh yang diperoleh secara turun-temurun dari Kerajan Aceh,” ujar Purnama di depan forum rapat Banggar.
Baca juga: Pelajaran di Balik Aksi Demo Tandingan
Masuk ke masalah birokrasi, ia meminta Pj Gubernur untuk melakukan evaluasi kepala SKPA yang berkinerja lemah, tidak profesional, dan rendah realisasi anggaran. Bahkan, Banggar meminta agar kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, serta kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh segera diganti.
Menurut politisi asal Bireuen itu, kepala Baitul Mal sama sekali tidak faham fungsi keberadaannya di lembaga itu. Begitu banyak rakyat miskin yang butuh bantuan, tapi dia tidak tahu cara memanfaatkan dana yang begitu besar jumlahnya di Baitul Mal untuk meringankan beban rakyat. “Untuk apa orang seperti ini dipertahankan,”ujarnya.
Demikian pula dengan Alhudri, Kadisdik Aceh. Menurut penilaian anggota Dewan ini, selama dipimpin Alhudri, mutu pendidikan Aceh terus merosot. Ini jelas akibat orang yang memimpin instansi Disdik tidak paham dengan apa yang harus dilakukan. “Makanya, jika ingin Aceh lebih baik segera ganti Kadisdik dan kepala sekretariat Baitul Mal,” kata Purnama.
Sibuk pencitraan
Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr Samsuardi, juga memberi catatan negatif terhadap kepemimpinan Disdik Aceh. Menurut akademisi ini, Kadisdik Aceh sekarang sibuk dengan agenda pencitraan dan lebih cenderung fokus pada proyek fisik.
Karena itu, ketua LP2A mengingatkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki agar tidak salah memilih figur pengganti Alhudri. “Jangan spesialis ngurusi proyek, tapi harus orang yang ngerti mengurus mutu pendidikan Aceh,” ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada Kabar Aktual, Rabu (21/9/2022).
Ia menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran selama kepemipinan Alhudri. Sebagai contoh, kata dia, anggaran tahun 2022 yang mencapai Rp 2,9 triliuan.
Sasarannya, kata Dr Sam, tidak fokus pada perbaikan mutu, tapi lebih banyak diarahkan untuk proyek fisik, seperti gedung, rumah dinas, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang UKS, pagar, kantin, dan lain sebagainya. “Makanya sangat wajar sangat minim SMA dan SMK Aceh yang masuk TOP 100 terbaik nasional,” ujarnya.
Sejumlah nama
Di tengah derasnya penolakan terhadap Alhudri, sejumlah nama dinilai memenuhi kriteria untuk memimpin Disdik Aceh. Mereka ada yang berasal dari internal maupun pejabat yang pernah berkiprah di instansi tersebut.
Di antara sejumlah figur, nama Zulkifli M Ali banyak beredar di publik karena dinilai lebih memenuhi kriteria. Berlatar belakang seorang pendidik, mantan Kadis Arpus ini juga pernah menjadi kepala bidang dan beberapa lama berkecimpung dengan tugas-tugas pelatihan guru di daerah.
Selain Zulkifli, beberapa nama lain juga ikut meramaikan bursa calon Kadisdik Aceh seperti Asnawi Gani (mantan Kadispora), Muslem Yacob (Kabid di Dinas Arpus), dan beberapa kepala SMA.[]
