KabarAktual.id — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, memberi ultimatum tegas. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak mampu mandiri selama tiga tahun berturut-turut akan ditutup.
Pernyataan itu disampaikan Murthalamuddin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) MKKS SMK se-Aceh di Hotel Renggali, Takengon, Sabtu (8/11/2025). Ia meminta seluruh kepala SMK memperbaiki pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan potensi sekolah agar BLUD benar-benar menjadi sumber kemandirian layanan pendidikan.
Baca juga: BLUD SMKN Disdik Aceh yang Dilaunching Dirjen Kemendikbud Jadi Temuan BPK
Menurut pejabat kepercayaan Gubernur Muzakir Manaf — sering disapa Mualem — untuk bidang pendidikan itu, apa yang disampaikannya merupakan arahan langsung gubernur melalui Sekda Aceh. Karena itu, ia mengharapkan ada upaya sungguh-sungguh untuk merealisasikan target.
Data dan capaian
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Provinsi Aceh tercatat memiliki 153 SMK negeri. Sejak peluncuran pada 17 Maret 2023, sebanyak 68 SMK telah resmi berstatus BLUD. Angka itu setara sekitar 44,4 persen dari total SMK negeri di provinsi tersebut. Jumlah 68 SMK BLUD ini sempat disebut paling banyak di antara provinsi lain pada saat peresmian.
Baca juga: “Panen” Mundur
Meski demikian, hingga laporan terakhir belum tersedia data publik yang mengukur berapa banyak BLUD SMK di Aceh yang telah mandiri secara finansial, yakni mampu menutup biaya operasional tanpa subsidi selama tiga tahun berturut-turut. Pemeriksaan sumber-sumber media dan rilis daerah menunjukkan arahan penutupan telah diumumkan, tetapi realisasi penutupan atau persentase BLUD yang gagal mandiri belum dipublikasikan.
Murthalamuddin mendorong SMK mengembangkan produk unggulan lokal sebagai sumber pendapatan. Ia mencontohkan langkah sederhana namun bernilai ekonomi, seperti produksi bakso berbahan ikan untuk SMK di pesisir yang kelak bisa menyuplai kebutuhan pedagang setempat.
Baca juga: Kepala SMK Penerbangan Aceh Dipecat Tengah Malam
Ia menegaskan perlunya kolaborasi tanpa sekat antara sekolah, dinas, dan mitra industri untuk mempercepat akselerasi pendidikan vokasi.
Rakor yang berlangsung interaktif itu dihadiri kepala-kepala SMK, pejabat Dinas Pendidikan Aceh, serta mitra industri, di antaranya perwakilan perusahaan yang berbagi pandangan mengenai kebutuhan tenaga kerja industri masa kini. Murthalamuddin kembali menegaskan tujuan utama pendidikan vokasi: menghasilkan lulusan SMK yang siap kerja.
Ultimatum “tiga tahun atau ditutup” menegaskan bahwa status BLUD bukan sekadar label administratif, tetapi menuntut pengelolaan produktif dan kemandirian finansial. Dengan hampir setengah SMK negeri Aceh telah berstatus BLUD, perhatian kini bergeser pada langkah konkret monitoring, pembinaan dan pelaporan capaian kemandirian BLUD oleh Dinas Pendidikan Aceh.[]
