KabarAktual.id – Anggota DPR Putra Nababan mengkritik keras lembaga pemberitaan yang gajinya dibayar dari uang rakyat. “Hanya menjadi toa pemerintah,” ujarnya dilansir dari YouTube TribunNews, Minggu (7/9/2025).
Putra Nababan mengatakan, media-media seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara tidak terlihat perannya selama berlangsungnya aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat pada bulan Agustus 2025. “Ibu bapak sekalian terutama dari Antara, RRI, TVRI, kalau kita lihat bagaimana aspirasi masyarakat yang ada sekarang itu justeru tidak disuarakan dari media yang bapak/ibu kelola,” ucapnya.
Suara masyarakat, lanjutnya, disampaikan oleh media yang mereka (masyarakat) kelola sendiri. Sama sekali tidak disuarakan oleh media yang anggarannya dari APBN. “Karena kita merasakan kejadian kemarin itu. Yang namanya mitra kita yang di depan kita memang tidak hadir. TVRI, RRI, Antara memang tidak hadir,” lanjutnya.
Baca juga: Rantis Brimob Tabrak dan Lindas Ojol hingga Tewas di Lokasi Demo Pejompongan
Kalau hadir, kata dia, itu (perannya) ada di ruang-ruang publik, baik dalam bentuk pemberitaan dan lain sebagainya. “Ingat, ibu, bapak di sini, kita semunya dibayar dari pajak,” ucap Putra Nababan.
Dia menambahkan, seharusnya TVRI, RRI, dan Antara bukan hanya sekedar memberitakan pernyataan pemerintah atau DPR tapi juga memberitakan keresahan dan kesulitan yang dialami masyarakat.
Baca juga: MK: Mengkritik Pemerintah bukan Ujaran Kebencian
Bukan hanya pemberitaan, kata dia, akun medsos ketiga lembaga ini juga hampir tidak terlihat menyuarakan keresahan masyarakat. “Kalau ada pun Antara sedikit. Lumayanlah, mahasiswa kritik DPR dan pemerintah masih masuk Antara. Gak mungkin masuk RRI, TVRI. Gak ada. Coba buka,” ujarnya lantang.
Putra pun mempertanyakan kebijakan manajemen ketiga lembaga pemberitaan itu yang tidak menjalankan fungsi jurnalisme. “Kok takut bener, gitu loh?” tandasnya.
Menurut dia, yang penting adalah setiap pemberitaan itu dikasih bingkai, dikasih konteks. “Jurnalisme itu bukan cuma sekedar informasi yang dilepas,” kata Putra yang pernah jadi penyiar televisi nasional ini.
Dia mengingatkan, kalau media yang digaji dari pajak masyarakat memberikan porsi yang sama seperti media lainnya tidak akan terjadi sumbatan seperti hari ini. Ke depan, dia meminta agar alokasi anggaran lembaga pemberitaan tersebut diperbesar untuk kegiatan publikasi bukan ke aspek manajemen.[]
