KabarAktual.id – Kebijakan Pemkab Bireuen yang mengalokasikan APBK miliaran rupiah setiap tahun untuk instansi vertikal jadi sorotan publik. Selama 2 tahun terakhir, disebut-sebut, sebanyak Rp 5 miliar uang rakyat tersedot untuk membangun gedung kejaksaan setempat.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pada tahun 2024 terdapat Rp 2.486.206.000 dialokasikan untuk Kejari. Alokasinya meningkat lagi pada tahun 2025, yakni sebesar Rp 2.610.244.000.
Menurut sejumlah tokoh masyarakat Bireuen, kebijakan alokasi APBK di sana berbanding terbalik untuk kepentingan infrastruktur publik yang justeru terkesan banyak yang terbengkalai. Pembangunan jembatan penghubung antara Desa Uteun Bunta (Peusangan) dan Cot Peutek (Kota Juang), misalnya.
Fasilitas umum ini dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun tanpa perbaikan, sehingga terancam ambruk. Padahal, jembatan ini merupakan akses vital bagi masyarakat mengangkut hasil perkebunan, termasuk anak sekolah, serta akses menuju Puskesmas Kota Juang.
Demikian pula pembangunan jalan di Paya Kareueng (Cot Girek, Peusangan) yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lubang-lubang besar menganga di badan jalan, terutama saat musim hujan.
Pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Al Aziziyah Bale Habib, Tgk H Jalaluddin bin H Mukhtar (Abu Paya Kareueng), mempertanyakan sikap Pemkab Bireuen dalam menyusun skala prioritas pembangunan. Menurutnya, anggaran daerah seharusnya lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat, bukan instansi vertikal.
Ia mempertanyakan kebijakan yang tidak prorakyat. “Kenapa bukan kepentingan masyarakat yang didahulukan? Ada apa?” tanya tokoh ini.
Menurut dia, bukankah setiap anggaran yang dikucurkan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan instansi vertikal. Karena, lembaga Pusat sudah punya dana khusus dari instansi sendiri. “Mereka bisa mengajukan langsung ke provinsi atau ke pusat apa-apa yang menjadi kebutuhan fasilitas instansi mereka,” ujarnya dilansir beritamerdeka.net, Selasa (5/8/2025).
Sorotan sebada juga datang dari seorang pemuda Bireuen, Muhammad Muttaqin. Menurut dia, banyak ruas jalan di daerah itu dalam kondisi rusak. Demikian pula sejumlah kantor camat sangat memprihatinkan, seperti Kecamatan Makmur, Gandapura, Peusangan). Kondisinya jauh dari kata memadai.
Anak muda ini mempertanyakan, kenapa untuk kepentingan masyarakat umum tidak diutamakan? “Bagaimana kinerja Pemkab Bireuen mengelola APBK? Ini menjadi suatu pertanyaan besar,” tegas Muttaqin.
Bupati dan pejabat terkait sudah dicoba mintakan penjelasan terkait tudingan publik tersebut. Tapi, hingga sejauh ini belum ada satu pun yang memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media.[]
