TANPA disengaja, satu satu “borok” peserta seleksi JPT Pratama Pemerintah Aceh terungkap. Selain isu putra mahkota, muncul pula dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas oleh salah satu calon yang telah dinyatakan lolos.
Adalah BPK perwakilan Aceh yang membuka rahasia itu. Secara tak disengaja. Inisial pejabat yang bertugas di kantor penghubung pemerintah Aceh disebut bersama sederet nama lainnya.
Nominal anggaran SPPD yang bermasalah tidak besar, memang. Tapi, ini bukan soal jumlah, seperti kata seorang ASN lainnya. “Ini soal integritas, soal kejujuran.”
Apalagi modusnya terdengar sangat rendahan. Angka yang muncul berasal dari hasil “”mengolah”” bill hotel. Miris, bukan?
Berbagai fenomena yang muncul, setidaknya, membuktikan, bahwa seleksi calon pejabat bukan semata permasalahan mampu menjawab soal ujian yang disajikan di atas kertas. Ini tidak sama seperti permainan memasang puzzle. Memilih pejabat terkait juga dengan persoalan moral dan integritas. Dan, tidak boleh nepotisme.
Seperti dikatakan seorang pengamat kebijakan publik, seleksi JPT jangan hanya sebatas tindakan prosedural, mengutak-atik dokumen administrasi, atau penilaian simulasi diskusi kelompok. Tidak sesederhana berteori.
Juga yang lebih utama adalah apakah pejabat yang diseleksi tersebut punya kapasitas memimpin, jujur, dan siap menghadapi tantangan pekerjaan? Ini aspek yang lebih utama.
Jangan sampai, karena ada pesanan dari atas, sosok ASN yang tidak siap mental pun dipaksakan untuk lulus eselon II. Bagaimana nanti dia menghadapi kompleksitas permasalahan dalam tugas, internal dan eksternal?
Seorang kepala dinas adalah sosok yang berani menghadapi segala macam situasi. Bukan orang yang lari terbirit-birit ketika ada aksi unjuk rasa mahasiswa. Atau, tipe orang yang suka matiin Hp kalau sudah di luar jam dinas?
Makanya, jangan mempermainkan seleksi JPT. Lakukanlah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Jika perlu niatkan juga sebagai ibadah. Karena, seorang Kadis yang terpilih nanti akan berhadapan dengan tugas yang rill menyelesaikan permasalahan rakyat. Mereka bukan penghafal teori dalam buku.
Seleksi JPT bukan pula sebatas legitimasi untuk menggoalkan orang sendiri. Bukan soal bagi-bagi jabatan agar bisa memberikan fasilitas mobil dinas, tunjangan, dan berbagai kemewahan untuk awak droe (nepotisme). Jangan sepicik itu.
Jabatan adalah soal tanggung jawab membebaskan rakyat dari kemelaratan dan kemiskinan. Dan, tanggung jawab kepada Allah SWT.
Oleh sebab itu, jangan salahgunakan reputasi orang-orang bersih yang ada di dalam tim pansel. Jangan “menunggangi” Mr Clean.[]
