KabarAktual.id — Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh melakukan audit khusus terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua DPR Aceh yang dibiayai APBA 2025. Anggaran proyek tersebut dinilai tidak wajar karena melonjak hampir tiga kali lipat.
Lembaga itu mendapatkan data anggaran rehab rumah dinas itu pada 2024 hanya Rp 1,58 miliar. Pada 2025 meningkat menjadi Rp4,67 miliar.
Ia menduga terjadi praktik mark up harga. “Anggaran membengkak tanpa perubahan fisik bangunan. Ini patut diaudit secara khusus,” kata Nasruddin dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, pada 2024 proyek yang sama sempat ditenderkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,586 miliar. Saat itu, CV Metropolis Real Estate Group ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran Rp1,552 miliar. Namun tender dibatalkan dengan alasan tidak sesuai Dokumen Pemilihan, meski PA/KPA telah menyetujui hasil pemilihan.
Menurut Nasruddin, pembatalan tender pada Juli 2024 masih menyisakan waktu pelaksanaan sekitar 150 hari sehingga seharusnya dapat dilakukan tender ulang. Namun, proyek justru kembali dianggarkan pada 2025 dengan mata anggaran yang sama, tetapi nilai anggaran meningkat signifikan.
TTI juga membandingkan biaya tersebut dengan proyek sejenis. Pembangunan gedung dua lantai baru dengan ukuran serupa umumnya menelan anggaran sekitar Rp5 miliar, sementara pembangunan kantor desa berstandar mewah di Rancah, Ciamis, hanya menggunakan dana sekitar Rp2 miliar.
Selain BPK, Nasruddin meminta aparat penegak hukum (APH) dan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) Aceh turut melakukan pemeriksaan khusus. Ia juga menyoroti mekanisme pengadaan proyek yang tidak melalui tender terbuka, melainkan menggunakan Ekatalog Konstruksi melalui mini kompetisi.
Menurutnya, hal itu menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi proyek. “Hasil pemeriksaan harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi,” pungkas Nasruddin.[]
