GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf—akrab disapa Mualem—memulai masa pemerintahannya dengan modal politik yang tidak kecil. Dalam waktu singkat, ia berhasil merebut simpati publik, terutama dari basis pendukung fanatiknya.
Pidato perdana Mualem di Gedung DPRA, di hadapan Menteri Dalam Negeri dan para tamu undangan usai pelantikan, menjadi penanda kuat arah populisme kebijakannya. Dia berhasil melahirkan kesan sebagai gubernur yang berpihak kepada rakyat Aceh.
Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian, waktu itu, adalah tekadnya membebaskan Aceh dari kebijakan barcode BBM subsidi. Dengan mimik serius dan nada emosional, Mualem menempatkan kebijakan tersebut sebagai simbol ketidakadilan pusat terhadap daerah.
Baca juga: Profil Anita, Mantan Terpidana yang Lolos Seleksi JPT Pemerintah Aceh
Tepuk tangan panjang yang menggema di ruang sidang DPRA kala itu seolah mewakili perasaan kolektif masyarakat Aceh yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil. Mualem dielu-elukan di mana-mana.
Momentum simpati publik terhadap Mualem terus bertambah. Perseteruannya dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait sengketa empat pulau di perairan Singkil dipersepsikan sebagai bentuk keberanian Aceh melawan dominasi politik luar daerah. Ketika Aceh dinyatakan “menang” dalam polemik tersebut, citra Mualem sebagai pemimpin tegas dan berani kian menguat. Ia disanjung dan dipuja sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural.
Baca juga: Pansel JPT Aceh Dituding Loloskan Tersangka Pemalsuan Data PPPK Jadi Calon Eselon II
Empati publik semakin mengental ketika bencana banjir dan longsor melanda Aceh pada 26 November 2025. Kehadiran Mualem di lokasi bencana—menyusuri lumpur, berbincang langsung dengan korban, dan memimpin penanganan darurat—membangun kesan kepemimpinan yang hadir dan bekerja. Bagi banyak orang, mantan Panglima GAM itu tampak benar-benar “all out” bersama rakyatnya.
Namun, semua akumulasi citra positif tersebut terancam runtuh oleh satu persoalan mendasar terkait tata kelola pemerintahan. Publik Aceh dikejutkan oleh kabar lolosnya seorang mantan terpidana dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh. Panitia seleksi (pansel) disebut telah meloloskan 10 nama calon kepala SKPA, dan salah satunya memiliki rekam jejak pidana.
Di sinilah letak ironi yang paling menyakitkan. Pemerintahan yang lahir dari narasi keadilan dan keberpihakan kepada rakyat justru tercoreng oleh proses seleksi pejabat yang dipertanyakan integritasnya.
Padahal, secara normatif, sistem kepegawaian Indonesia telah menegaskan prinsip meritokrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan bahwa pengisian jabatan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan integritas, bukan semata-mata pada kedekatan politik atau kompromi kepentingan.
Rekam jejak moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penilaian integritas pejabat publik. Dalam perspektif yang lebih luas, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menempatkan integritas aparatur sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi OECD tentang Public Integrity menyimpulkan bahwa toleransi terhadap pejabat bermasalah secara langsung merusak legitimasi pemerintahan dan efektivitas kebijakan publik.
Karena itu, persoalan ini tidak bisa direduksi sebagai “kesalahan teknis” pansel semata. Ini adalah ujian awal bagi Mualem. Apakah ia akan membiarkan noda ini melekat dan membusuk, atau justru menjadikannya momentum untuk menegakkan standar etika pemerintahan yang tegas dan bersih. Diam atau abai bukanlah pilihan bijak, sebab kepercayaan publik yang telah dibangun dengan susah payah dapat runtuh hanya oleh satu keputusan keliru.
Aceh tidak kekurangan figur. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani membersihkan rumahnya sendiri. Jika Mualem sungguh ingin membebaskan rakyat Aceh dari ketidakadilan, maka keadilan itu harus dimulai dari dapur kekuasaan; dari proses seleksi pejabat yang bersih, transparan, dan bermartabat.
Tanpa itu, seluruh pidato heroik dan gestur populis hanya akan menjadi retorika kosong. Dan, noda di awal pemerintahan bisa berubah menjadi luka permanen bagi kepercayaan publik.[]
