KabarAktual.id – Pemerintah Aceh kembali mengerahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang. Penugasan tersebut dipastikan tidak menggunakan biaya perjalanan dinas maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Juru Bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menegaskan seluruh ASN, PPPK, maupun non-ASN yang diberangkatkan sebagai relawan kemanusiaan tidak menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). “Setiap personel ASN, PPPK, dan non-ASN yang menjadi relawan bencana ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas APBA,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan, keterlibatan ribuan pegawai Pemerintah Aceh tersebut murni sebagai aksi kemanusiaan untuk membantu pemulihan pascabencana, khususnya membersihkan fasilitas publik yang terdampak. “Mereka membantu membersihkan tempat ibadah, dan selanjutnya akan kembali diberangkatkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan longsor,” ujarnya.
Untuk memastikan tidak adanya penggunaan anggaran perjalanan dinas, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh telah mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN, PPPK, dan non-ASN yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. “Arahan Sekda jelas, kegiatan ini merupakan bakti sosial dan tidak boleh dibebankan pada anggaran perjalanan dinas instansi mana pun,” kata Murthalamuddin.
Pada tahap kedua ini, Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 4.000 relawan ASN untuk fokus membersihkan sekolah-sekolah di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada 29–30 Desember 2025, Pemerintah Aceh juga telah mengirimkan 3.000 ASN untuk membersihkan berbagai fasilitas umum yang rusak akibat banjir.
Pemerintah Aceh menegaskan pengerahan relawan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial aparatur negara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.[]
