KabarAktual.id – Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi persoalan penanganan pasca banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh yang selama ini berjalan tidak terkoordinasi. Hal itu disampaikan Direktur Emirates Development Research (EDR) Banda Aceh, Dr. Usman Lamreung, kepada KabarAktual.id, Selasa (30/12/2025).
Menurut Usman, rapat koordinasi yang digagas Satgas DPR RI patut diapresiasi karena langsung menjawab persoalan klasik manajemen bencana di Indonesia—yakni lemahnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kerap berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, serta saling tumpang tindih. “Dalam perspektif penanggulangan bencana modern, penanganan harus dilakukan dengan prinsip satu komando, satu data, dan satu kebijakan. BNPB sejatinya sudah diberi mandat sebagai koordinator nasional, namun praktik di lapangan sering tersendat oleh fragmentasi kewenangan dan ego sektoral,” ujarnya.
Ia menilai pembentukan Satgas DPR RI menjadi intervensi institusional yang relevan untuk mengonsolidasikan seluruh aktor, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Satgas ini, kata Usman, bukan hanya forum diskusi, tetapi “mesin penggerak” percepatan pemulihan dengan mekanisme koordinasi rutin untuk memetakan hambatan teknis dan kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Momentum percepatan itu dinilai semakin penting karena penanganan berlangsung menjelang Ramadan. “Ini periode sensitif bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemulihan tidak boleh berhenti sebagai agenda birokratis,” tegasnya.
Titik Lemah Pendanaan
Usman menyebut persoalan paling krusial dalam penanganan bencana selama ini adalah ketidakpastian alur pendanaan. Ia menyoroti pernyataan Menteri Keuangan yang menegaskan bahwa anggaran penanggulangan bencana harus dikelola melalui satu pintu, yakni BTT/BMD dan BNPB.
Dikatakan, ini sinyal kuat untuk mengakhiri praktik multi-pintu yang rawan konflik kewenangan dan memperlambat penanganan di daerah. “Ketika terlalu banyak pintu dibuka, yang terjadi justru kebingungan,” katanya.
Mini “BRR”
Dengan skema koordinasi lintas sektor yang dibangun Satgas, Usman menilai negara tengah membentuk semacam “mini lembaga rehabilitasi dan rekonstruksi” yang lebih fokus, terukur, dan berorientasi hasil. Mirip seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) tsunami.
Ia menyebut skema ini memungkinkan kebijakan darurat, termasuk kebijakan fiskal, diberlakukan secara lebih fleksibel demi kepentingan korban bencana. Dengan lahirnya Satgas, sambungnya, penanganan dan pemulihan korban akan lebih terstruktur, cepat, dan berkeadilan. “Pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur rusak, tetapi memulihkan kepercayaan publik terhadap negara,” pungkasnya.
Usman menilai inisiatif DPR RI melalui Satgas Pemulihan layak dicatat sebagai langkah berani yang memberi harapan nyata bagi masyarakat terdampak.[]
