KabarAktual.id — Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Kota Padang, Sumatra Utara, serta 18 kabupaten/kota di Aceh, menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan besar pada permukiman serta infrastruktur publik. Ratusan ribu rumah warga dilaporkan rusak berat hingga hancur.
Sejumlah pihak menilai dampaknya sangat luas dan dahsyat, bahkan disebut melampaui beberapa bencana besar sebelumnya di Aceh. Melihat kerusakan yang sangat parah, Aceh membutuhkan bantuan masif dari pihak luar.
Tokoh masyarakat Aceh, H. Jamaluddin T Muku, menyoroti perbedaan penanganan pemerintah pusat terhadap bencana tersebut dibandingkan dengan bencana gempa dan tsunami Aceh pada 2004 silam.
Baca juga: VIDEO: Prabowo Tolak Bantuan Asing Tangani Bencana Aceh dan Sumatera
Menurut mantan anggota DPRA ini, pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah meninjau ke Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) langsung menetapkannya sebagai bencana nasional. “Bantuan negara langsung digerakkan, ratusan pesawat mendarat membawa logistik, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan trauma masyarakat,” ujar Jamaluddin dalam keterangannya di BandaAceh, Selasa (17/12/2025).
Menurutnya, kondisi serupa seharusnya juga diterapkan pada bencana banjir bandang dan longsor yang kini melanda Aceh dan wilayah Sumatra lainnya. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung salah satu daerah terparah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, di mana 12 kecamatan dilaporkan lumpuh dan aktivitas pemerintahan sempat vakum. “Namun hingga kini belum ada penetapan bencana nasional. Ini yang menjadi kekecewaan masyarakat,” katanya.
Baca juga: Surat Gubernur Aceh ke UNDP Ditandatangani Secara Elektronik, Sekda Bungkam
Jamaluddin juga mengibaratkan kondisi korban bencana di Aceh dengan situasi kemanusiaan di Palestina, terutama terkait keterlambatan dan keterbatasan bantuan yang diterima masyarakat terdampak. Rakyat Aceh diibaratkannya seperti situasi di Gaza, dimana bantuan asing sulit sekali bisa masuk.
Ia berharap pemerintah pusat membuka ruang kebijakan yang lebih luas untuk percepatan pemulihan pascabencana, sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat. “Ini bukan soal politik, tetapi soal kemanusiaan. Dalam ajaran Islam, umat ibarat satu tubuh, jika satu bagian sakit maka seluruh tubuh ikut merasakan,” ujarnya mengutip sabda Rasulullah SAW.
Jamaluddin mengaku telah menyampaikan pandangan dan usulan pemulihan tersebut melalui sebuah konsep yang dikirimkan kepada Presiden sekitar dua pekan lalu. Ia juga berharap media massa dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh agar penanganan bencana mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.[]
