KabarAktual.id — Pemerintah Aceh secara resmi meminta bantuan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Dua lembaga yang diminta bantuan adalah UNDP dan UNICEF.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan surat tersebut ditujukan kepada lembaga PBB yang memiliki rekam jejak kuat dalam penanganan bencana, khususnya pascatsunami Aceh 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, di antaranya UNDP dan UNICEF, dengan mempertimbangkan pengalaman panjang mereka dalam pemulihan pascabencana di Aceh,” ujar Muhammad MTA, dikutip dari detikSumut, Senin (15/12/2025).
Baca juga: Prabowo Sebut tak Punya “Tongkat Nabi Musa”, Warga Terdampak Banjir Sumatra Diminta Bersabar
Menurut MTA, hingga pertengahan Desember 2025, penanganan bencana di Aceh telah melibatkan sedikitnya 77 lembaga dengan 1.960 relawan. Keterlibatan tersebut berasal dari organisasi lokal, nasional, hingga internasional, dan jumlahnya diperkirakan masih akan terus bertambah seiring kebutuhan di lapangan.
Sejumlah lembaga kemanusiaan yang telah terdaftar dalam Desk Relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Aceh antara lain Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah organisasi lainnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan tersebut. “Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang diberikan,” ucapnya.
Kehadiran lembaga dan relawan ini, kata dia, diharapkan terus memperkuat upaya tanggap darurat dan pemulihan bencana yang sedang dijalankan pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas, OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Bencana banjir dan longsor di Aceh terjadi sejak Rabu, 26 November 2025, dan berdampak pada 18 kabupaten/kota. Wilayah yang dilaporkan mengalami dampak paling parah antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Berdasarkan pola kejadian bencana hidrometeorologi yang dirilis BNPB dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Aceh memang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir dan longsor pada periode puncak musim hujan, terutama di kawasan dataran rendah dan pegunungan tengah.
Pemerintah Aceh menilai dukungan lembaga internasional diperlukan untuk mempercepat pemulihan layanan dasar, perlindungan anak, sanitasi, serta rehabilitasi sosial-ekonomi masyarakat terdampak bencana.[]
