KabarAktual.id — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tekad Indonesia mendesak pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok yang melonjak pascabanjir dan tanah longsor di Aceh. Selain itu juga diminta agar menindak pedagang nakal yang menaikkan harga di tengah bencana.
Sekretaris LBH Tekad Indonesia, Riyan Auliyanda Safrizal, mengatakan kenaikan harga terjadi akibat terputusnya jalur distribusi logistik, terutama dari kawasan pantai timur Aceh. Kondisi itu diperparah oleh aksi pembelian berlebihan atau panic buying yang dilakukan sebagian masyarakat.
Menurut dia, gangguan distribusi bertambah parah akibat kepanikan warga yang mengakibatkan stok di pasar semakin menipis, sementara permintaan meningkat tajam. “Ini yang mendorong harga bahan pokok melambung,” kata Riyan, Sabtu (29/11/2025).
Baca juga: Stok Telur Menipis, Harga Cabai Merah Rp 250 Ribu di Banda Aceh
Ia meminta pemerintah segera mencari solusi agar pasokan kembali stabil. Stabilitas harga, menurut dia, sangat penting mengingat masyarakat saat ini tengah berada dalam situasi darurat pascabencana.
Selain itu, Riyan juga mengingatkan para pedagang agar tidak memanfaatkan kondisi dengan melakukan praktik permainan harga atau monopoli.
Ia menegaskan tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat diproses pidana. “Kami terus melakukan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan pedagang yang menimbun barang atau memainkan harga di tengah musibah, kami tidak segan mengambil langkah hukum,” ujarnya.
Riyan menambahkan, kondisi masyarakat Aceh saat ini semakin sulit. Sebagian warga kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan harta benda. Bahkan, beberapa daerah masih terisolasi akibat terputusnya akses jalur darat serta terbatasnya jaringan listrik dan komunikasi.
Untuk menekan lonjakan harga sekaligus menjamin kebutuhan dasar warga, LBH Tekad Indonesia mendorong pemerintah membuka jalur distribusi alternatif melalui udara dan laut. “Distribusi logistik harus segera dilakukan agar pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga kembali stabil,” kata Riyan.
Lebih lanjut, pihaknya juga meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana banjir yang melanda Aceh dan sejumlah daerah di Pulau Sumatera sebagai Bencana Nasional.
Menurut Riyan, penetapan status tersebut akan mempercepat proses penanganan dampak bencana, termasuk pemulihan jalur distribusi logistik dan stabilisasi ekonomi masyarakat.[]
