PENUNJUKAN putra Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Sunny Iqbal, sebagai Komisaris Utama di PT Pema Global Energi (PGE) langsung memantik reaksi publik. Pro dan kontra bermunculan, sebagaimana lazimnya dalam ruang demokrasi. Namun, di balik perdebatan itu, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: apakah kebijakan ini sejalan dengan mandat rakyat?
Mualem bukan sekadar kepala daerah. Ia adalah eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang meraih kekuasaan melalui janji besar—mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, khususnya para kombatan dan kelompok yang selama ini termarjinalkan. Narasi “merakyat” dan “pro-kombatan” menjadi fondasi legitimasi politiknya.
Karena itu, setiap kebijakan yang diambil semestinya berpijak pada prinsip kepentingan publik, bukan kepentingan keluarga. Jabatan gubernur adalah amanah, bukan instrumen untuk membangun lingkar kekuasaan berbasis kekerabatan. Ketika posisi strategis diisi oleh anggota keluarga tanpa proses yang transparan dan berbasis merit, publik berhak mempertanyakan arah kepemimpinan tersebut.
Baca juga: Mualem Tunjuk Putranya Sunny Jadi Komisaris Utama PT PGE, M. Nur Rangkap Jabatan
Dalam konteks tata kelola modern, praktik semacam ini bukan sekadar persoalan etika. Transparency International secara konsisten mengategorikan nepotisme sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merusak integritas institusi publik. Penempatan figur tanpa rekam jejak dan kompetensi yang teruji pada posisi strategis berisiko melemahkan kinerja lembaga, termasuk badan usaha milik daerah yang mengelola sumber daya ekonomi.
Apalagi, perusahaan seperti PGE tidak berdiri di ruang hampa. Ia bertumpu pada sumber daya dan harapan masyarakat Aceh. Ketika pengelolaannya tidak profesional, dampaknya bukan hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada masa depan ekonomi daerah. Risiko itu pada akhirnya akan ditanggung oleh publik.
Masalah ini juga tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Mualem selaku Ketua Umum Partai Aceh juga dikritik karena meloloskan salah satu istrinya ke kursi legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan pola yang sama: kedekatan keluarga berada di posisi yang diuntungkan oleh kekuasaan.
Bandingkan dengan Ali Khamenei,pemimpin tertinggi Iran. Terlepas dari berbagai kontroversi politiknya, sejumlah laporan media internasional seperti Reuters dan BBC menggambarkan gaya hidup sederhana yang dijalani, termasuk oleh putranya, Mojtaba Khamenei. Contoh ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan akumulasi privilese keluarga.
Pada titik ini, persoalannya menjadi jelas: ada jarak yang semakin lebar antara janji politik dan praktik kekuasaan.
Publik tidak memilih pemimpin untuk membangun dinasti, melainkan untuk memastikan keadilan, profesionalisme, dan kesejahteraan bersama.
Kekuasaan selalu menghadirkan pilihan. Tetap setia pada mandat rakyat, atau tergelincir dalam pusaran kepentingan keluarga. Langkah-langkah yang diambil hari ini akan menentukan bagaimana sejarah mencatat kepemimpinan Mualem—sebagai representasi harapan rakyat, atau justru sebagai awal dari kekecewaan yang pelan-pelan terakumulasi.[]
