KabarAktual.id — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia tetap berada dalam keanggotaan Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk untuk mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan, kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dimuat dalam artikel berjudul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”. Pernyataan tersebut kemudian dikutip dalam rilis Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (16/3). “Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza untuk sementara ditunda. Menurutnya, pembahasan terkait peran BoP saat ini juga sedang ditangguhkan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun. Ia menyebut sikap tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. “Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” ujarnya.
Prabowo menambahkan Indonesia akan tetap berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada kekuatan negara lain. Karena itu, pemerintah juga berupaya memperkuat kemampuan pertahanan nasional dengan tetap menjaga postur militer yang bersifat defensif.
Menurut dia, Indonesia juga terus berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan berbagai pihak di kawasan.
Kritik Masyarakat SipilDi tengah penjelasan pemerintah tersebut, sejumlah elemen masyarakat sipil menyampaikan keberatan atas keterlibatan Indonesia dalam forum BoP.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pemerintah perlu membuka secara transparan mandat, struktur, dan tujuan pembentukan BoP agar tidak menimbulkan kesan Indonesia terlibat dalam agenda geopolitik negara tertentu.
Ia mengingatkan, langkah diplomasi Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tanpa membuka peluang normalisasi hubungan dengan Israel.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi dan aktivis yang tergabung dalam sejumlah jaringan solidaritas Palestina. Mereka menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menimbulkan tafsir bahwa Jakarta menerima kerangka penyelesaian konflik yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat Palestina.
Beberapa kelompok masyarakat sipil bahkan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia di BoP apabila forum tersebut dinilai tidak memberikan tekanan nyata terhadap penghentian serangan Israel di Gaza.
Meski demikian, pemerintah menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional serta solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut.[]
