KabarAktual.id – Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah menemui Malik Mahmud Al Haytar di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/3/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di Aceh, mulai dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dampak banjir, hingga kasus perdagangan anak ke luar negeri.
Marzuki mengatakan pertemuan itu dilakukan atas undangan Wali Nanggroe yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi Aceh, khususnya terkait kamtibmas dan penegakan hukum. “Wali ingin update informasi mengenai Aceh, terutama berkaitan kamtibmas dan penegakan hukum, karena itu memanggil saya,” ujarnya.
Kapolda tiba di Meuligoe Wali Nanggroe sekitar pukul 11.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Malik Mahmud yang didampingi staf khususnya, Muhammad Raviq.
Marzuki hadir bersama Wakapolda Aceh Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Djoko Susilo, Dirintelkam Polda Aceh Said Anna Fauza, serta Staf Ahli Kapolda Nurlis Effendi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sayap kiri Meuligoe, Malik Mahmud lebih dulu menanyakan kondisi masyarakat yang terdampak banjir besar beberapa waktu lalu. Ia menyebut masih menerima laporan adanya warga yang terisolasi di sejumlah perkampungan. “Saya mendapat kabar masih ada penduduk terisolasi di perkampungan yang terkena banjir itu. Apakah mereka bisa dibantu, mengingat Kapolda memiliki banyak anggota di seluruh pelosok,” ujar Malik Mahmud.
Menanggapi hal itu, Marzuki menjelaskan seluruh korban banjir pada prinsipnya akan mendapatkan hunian tetap dari pemerintah. Untuk sementara, para korban ditempatkan di hunian sementara. “Sementara ini mereka diberikan hunian sementara, plus uang tunggu sekitar Rp600 ribu per bulan,” kata Marzuki.
Ia menambahkan, aparat kepolisian siap membantu mengevakuasi warga yang masih terisolasi untuk dipindahkan ke lokasi hunian sementara. Pembahasan kemudian berlanjut pada potensi dampak sosial pascabanjir, termasuk kemungkinan meningkatnya kriminalitas akibat tekanan ekonomi yang dialami masyarakat terdampak.
Menurut Marzuki, potensi tersebut memang bisa terjadi, terutama jika warga terdampak banjir mulai berpindah ke daerah lain untuk mencari penghidupan. Warga terdampak, lanjut Kapolda, umumnya akan terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kondisi ekonomi.
Warga dengan ekonomi lemah cenderung tetap tinggal di kampung, sementara kelompok lain kemungkinan merantau ke kota seperti Banda Aceh atau bahkan ke provinsi lain seperti Sumatera Utara. “Jika terjadi tindak kriminal, pola penyebarannya juga bisa mengikuti pergeseran penduduk tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Marzuki menegaskan kepolisian tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Aceh. “Itu sudah kewajiban kepolisian sebagaimana amanah undang-undang, sekaligus panggilan nurani polisi,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Malik Mahmud juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai maraknya kasus perdagangan anak perempuan asal Aceh ke luar negeri, khususnya ke Malaysia.Ia meminta aparat kepolisian mengambil langkah untuk mencegah praktik tersebut.
Menanggapi hal itu, Marzuki menyatakan kasus perdagangan orang menjadi perhatian serius Polda Aceh. Ia mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, agar tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak jelas. “Kami mengimbau para orang tua jangan terlalu cepat percaya pada calo-calo itu. Utamakan keselamatan putri-putrinya, jangan tergiur janji manis,” ujarnya.
Marzuki menambahkan, sebagian besar pelaku perekrut tenaga kerja ilegal tersebut tidak berdomisili di Aceh, melainkan beroperasi dari luar daerah. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan penindakan untuk mencegah praktik perdagangan orang.[]
