KabarAktual.id – Viral di media sosial gerakan stop bayar pajak di Jawa Tengah. Gerakan itu merupakan aksi spontan masyarakat yang memprotes kenaikan pajak kendaraan bermotor di daerah itu.
Seruan “stop bayar pajak” kendaraan bermotor yang ramai di media sosial memicu perhatian Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Jawa Tengah. PKB mendesak Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, untuk mengkaji ulang kebijakan pajak kendaraan bermotor yang dikeluhkan masyarakat.
Anggota DPRD Jateng dari PKB, Muhaimin, mengatakan tarif pajak kendaraan bermotor sejatinya tidak mengalami kenaikan. Namun, berakhirnya program diskon atau keringanan yang sebelumnya diberikan pemerintah memunculkan persepsi berbeda di masyarakat. “Pada dasarnya pajaknya tidak naik. Namun karena sebelumnya ada diskon, ketika diskon itu selesai, masyarakat merasa seolah-olah terjadi kenaikan,” kata Muhaimin.
Meski demikian, PKB tetap mendorong pemerintah provinsi melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Menurutnya, formulasi kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. “Pemerintah provinsi perlu mencari formulasi yang lebih adaptif, termasuk opsi-opsi terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menekan warga,” ujarnya.
Muhaimin juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh ajakan “stop bayar pajak”. Ia menegaskan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan daerah yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
“Pendapatan negara dan daerah ditopang oleh pajak. Kalau semua orang berhenti membayar pajak, tentu dampaknya sangat besar terhadap pelayanan publik dan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik secara konstruktif melalui jalur demokrasi. Namun, kewajiban perpajakan harus tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. “Silakan menyampaikan kritik, itu bagian dari demokrasi yang sehat. Tetapi kewajiban tetap harus dijalankan,” pungkasnya.[]
