PEMERINTAH Aceh melalui juru bicaranya menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 sudah mulai dicairkan. Pernyataan ini sekilas terdengar sebagai kabar baik.
Dalam teori kebijakan publik, pencairan anggaran merupakan tanda dimulainya kerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan adalah: anggaran itu sebenarnya dicairkan untuk siapa?
Pertanyaan ini penting. Karena, dalam praktiknya, anggaran publik tidak selalu identik dengan kepentingan publik.
Baca juga: Sesat Pikir Memahami Pokir
Sebab, di atas kertas, APBA selalu tampak ideal. Dokumen perencanaan dipenuhi istilah penurunan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.
APBA 2026 pun demikian. Dengan total pendapatan mencapai lebih dari Rp11 triliun dan belanja daerah di atas Rp10 triliun, apakah pemanfaatannya akan berdampak terhadap perbaikan kualitas hidupmasyarakat?
Baca juga: Pokir dan Ketidakberdayaan SKPA
Jika dicermati lebih dalam, sebagian besar belanja justru terserap untuk belanja operasi birokrasi. Belanja pegawai, tunjangan, dan biaya rutin mendominasi struktur anggaran. Sementara belanja modal—yang berdampak langsung pada rakyat—justru relatif kecil.
Ini adalah paradoks klasik anggaran daerah. Anggaran atas nama rakyat, tetapi lebih banyak dinikmati oleh birokrasi.
Dalam kondisi seperti ini, sulit mengharapkan APBA menjadi instrumen efektif untuk menggerakkan ekonomi rakyat, apalagi di tengah kondisi Aceh yang masih menghadapi kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan dampak bencana.
Copy-Paste Anggaran dan Krisis Inovasi
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah kualitas perencanaan anggaran.
Setiap tahun, program yang muncul relatif sama. Banyak kegiatan hanya diulang, tanpa evaluasi dampak yang jelas.
Fenomena “copy-paste anggaran” ini menunjukkan rendahnya inovasi dan kapasitas perencanaan.
Birokrasi akhirnya bekerja bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk menghabiskan anggaran.
Anggaran berubah menjadi rutinitas administratif, bukan instrumen perubahan.
Padahal, dalam prinsip tata kelola pemerintahan modern, anggaran seharusnya berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar melanjutkan program lama.
Politik Berebut “Kue Pembangunan”
Tidak dapat dipungkiri, anggaran publik juga merupakan arena politik. Eksekutif menyusun, legislatif membahas dan menyetujui. Dalam proses ini, kepentingan politik sering ikut bermain.
Pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat, dalam praktiknya sering dipertanyakan. Tidak sedikit program yang muncul bukan karena kebutuhan publik, tetapi karena kepentingan politik.
Akibatnya, APBA berubah menjadi arena perebutan “kue pembangunan”. Elite politik, birokrasi, dan berbagai kelompok kepentingan berlomba mengakses anggaran. Sementara rakyat hanya menjadi objek legitimasi.
Krisis Kepercayaan
Kondisi ini pada akhirnya melahirkan krisis kepercayaan publik. Rakyat tidak lagi melihat APBA sebagai harapan, tetapi sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka.
Mereka tidak merasakan dampak nyata dari triliunan rupiah yang setiap tahun dibelanjakan. Yang mereka lihat justru: kemiskinan yang masih tinggi, infrastruktur yang belum memadai, dan peluang ekonomi yang terbatas.
Dalam situasi seperti ini, pencairan APBA tidak otomatis menjadi kabar baik. Karena pencairan anggaran tidak selalu identik dengan pencairan kesejahteraan.
APBA Harus Kembali ke Tujuan Aslinya
Anggaran publik pada dasarnya adalah uang rakyat. Ia bukan milik pemerintah, bukan milik elite politik. APBA adalah milik masyarakat.
Karena itu, orientasi APBA harus jelas: untuk rakyat, bukan untuk birokrasi; untuk kesejahteraan, bukan untuk kepentingan kekuasaan.
Tanpa perubahan paradigma, APBA hanya akan menjadi ritual tahunan: Anggaran disusun, dicairkan, lalu dihabiskan. Tetapi kesejahteraan rakyat tidak berubah.
Karena itu, pernyataan bahwa APBA 2026 sudah dicairkan seharusnya tidak berhenti sebagai informasi administratif. Ia harus diikuti dengan pertanyaan kritis: Siapa yang paling merasakan manfaatnya?
Jika jawabannya adalah rakyat, maka APBA telah menjalankan fungsinya. Namun jika yang paling menikmati justru birokrasi dan elite, maka kita patut bertanya: apakah APBA benar-benar untuk rakyat, atau hanya atas nama rakyat?
Pertanyaan ini penting, karena masa depan kepercayaan publik terhadap pemerintah, salah satunya, ditentukan oleh bagaimana anggaran publik digunakan.[]
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan
