BELUM lama ini, publik dibuat geram oleh video seorang pedagang es keliling yang dituduh menjual bahan makanan berbahan plastik. Dalam rekaman yang beredar luas, seorang oknum aparat berseragam dengan percaya diri memilin, mencabik, lalu membakar bahan makanan tersebut.
“Ini lihat, tidak bisa hancur… benar plastik kan?” ucapnya, sebelum akhirnya memaksa si pedagang menelan sisa bahan yang sudah diuji secara serampangan.
Belakangan, kasus itu diklarifikasi aparat. Uji laboratorium menunjukkan bahan makanan tersebut bukan plastik.
Peristiwa itu menjadi contoh klasik bagaimana kesimpulan instan, tanpa dasar ilmiah, bisa berujung pada tindakan sewenang-wenang. Padahal, menurut penjelasan ilmiah yang banyak dirujuk, plastik merupakan polimer sintetis yang umumnya berasal dari turunan minyak bumi. Sementara sejumlah bahan pangan—seperti tepung, pati, atau agar—juga merupakan polimer alami yang dapat berubah tekstur ketika dipanaskan atau dibakar.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam berbagai edukasinya menegaskan bahwa identifikasi kandungan berbahaya pada pangan harus melalui pengujian laboratorium, bukan sekadar uji bakar atau uji tarik sederhana.
Cerita seperti di atas bukan sekadar tentang satu oknum. Ia adalah metafora tentang gejala yang lebih luas: pejabat yang merasa “maha tahu”.
Fenomena Sok Tahu dalam Kekuasaan
Dalam praktik pemerintahan, fenomena ini tidak jarang muncul. Seorang kepala desa, bupati, gubernur, bahkan presiden, kerap diposisikan—atau memposisikan diri—sebagai pihak yang serba tahu begitu jabatan melekat. Pendapatnya dianggap kebenaran final, sementara koreksi dianggap pembangkangan.
Dalam teori tata kelola pemerintahan modern, situasi ini berbahaya. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Government at a Glance menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Artinya, keputusan publik harus disandarkan pada data, riset, dan evaluasi, bukan intuisi personal atau keyakinan sepihak.
Hal serupa juga ditekankan oleh World Bank yang berulang kali menyebut kualitas institusi dan akuntabilitas sebagai kunci efektivitas kebijakan. Tanpa ruang kritik dan masukan dari ahli, kebijakan rawan meleset dari tujuan.
Ketika Kritik Membeku
Masalahnya, dalam struktur birokrasi yang hierarkis, bawahan kerap enggan mengoreksi atasan. Budaya “asal bapak senang” membuat diskusi kritis tergantikan oleh tepuk tangan.
Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Transparency International menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola dan integritas institusi publik. Salah satu faktor yang sering disebut para peneliti tata kelola adalah minimnya mekanisme kontrol internal yang efektif, termasuk budaya kritik yang sehat.
Dalam konteks kebijakan nasional, publik juga kerap menyaksikan perdebatan soal efektivitas sejumlah program besar. Program seperti makan bergizi gratis atau kebijakan bantuan internasional sering menjadi diskursus publik—antara yang melihatnya sebagai langkah populis dan yang menilai perlu evaluasi berbasis data.
Perdebatan itu sejatinya sehat. Yang berbahaya adalah ketika perdebatan dimatikan.
Kekuasaan dan Ilusi Kebenaran
Fenomena “bupati maha tahu” sejatinya bukan soal individu, melainkan soal sistem. Kekuasaan yang terlalu terpusat, tanpa mekanisme koreksi yang kuat, mudah melahirkan ilusi kebenaran tunggal.
Padahal dalam sains, kebijakan, dan pemerintahan, kebenaran selalu diuji. Ia lahir dari proses panjang: riset, verifikasi, uji publik, dan evaluasi.
Kasus pedagang es tadi memberi pelajaran sederhana: membakar sesuatu lalu menyimpulkannya sebagai plastik bukanlah metode ilmiah. Begitu pula membuat kebijakan tanpa kajian mendalam bukanlah praktik tata kelola yang sehat.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Akademisi, peneliti, dan pakar tersedia di berbagai bidang. Tantangannya adalah: apakah para pemegang kekuasaan mau mendengar?
Sebab dalam demokrasi, pemimpin yang kuat bukanlah yang merasa paling tahu. Melainkan yang berani mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya. Dan, karena itu, ia harus bersedia belajar.[] Syarbaini Oesman
