KabarAktual.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mencairkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara secara penuh sesuai kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan itu disampaikan Tito usai konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). “Tadi pagi saya ketemu Menteri Keuangan sebagai narasumber kami berdua di acara Rapim Polri tahun ini. Saya sampaikan, mohon kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kota di tiga provinsi ini kalau bisa secepat mungkin untuk direalisasikan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, apabila tetap diberlakukan skema prioritas, pemerintah sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang masuk kategori “super prioritas” untuk mendapatkan alokasi dana lebih cepat dan besar. “Kalau seandainya memang mau diambil skala prioritas, ‘super prioritas’ tadi yang saya sampaikan, 11, 12, atau 13 daerah,” ucapnya.
Tito juga merinci nilai TKD untuk Aceh yang mencapai sekitar Rp 800 miliar. Ia mengusulkan sebagian besar dana tersebut dicairkan cepat guna mempercepat pemulihan pascabencana. “Kalau Aceh mungkin separuhnya-lah, karena Rp 800 miliar untuk Provinsi Aceh. Kalau bisa separuhnya, Rp 400 miliar itu pasti akan kencang,” katanya.
Tito mencontohkan Kabupaten Aceh Tamiang yang memerlukan dukungan anggaran untuk pemulihan fasilitas pemerintahan dan percepatan pembersihan pascabencana. Menurutnya, daerah tersebut membutuhkan sekitar Rp 72 miliar untuk pembelian meubelair dan percepatan kerja. “Contohnya Aceh Tamiang misalnya, itu Rp 72 miliar. Dia bisa membeli meubelair dan kemudian dia bisa melakukan percepatan,” ujar Tito.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan dukungan terhadap pengembalian TKD secara penuh, khususnya untuk daerah yang saat ini terdampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
“Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Karena sebenarnya bagi kita dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga,” kata Deddy.
Deddy menambahkan, PDIP juga mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan TKD, tetapi juga menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Menurutnya, keterlambatan respons pemerintah pusat dan daerah pada bencana tahun lalu merupakan bukti keterbatasan anggaran dalam menghadapi situasi ekstrem. “Negara yang rawan bencana seperti kita ini tidak bisa tidak, tentu harus ada anggaran yang selalu disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini,” ujar Deddy.
Dia menegaskan, PDIP mendukung pengembalian TKD dan mengusulkan efisiensi anggaran diarahkan kepada program nasional lain agar pemerintah daerah memiliki daya lebih dalam menghadapi bencana serta kegiatan edukasi kebencanaan di masa depan. “Kami berharap efisiensi itu dilakukan untuk program-program yang lain dulu, seperti MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya,” tambahnya.[]
