KabarAktual.id — Kementerian Sosial menegaskan penonaktifan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan pengurangan subsidi, melainkan realokasi kepada warga yang lebih miskin.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kebijakan itu dilakukan setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Tidak ada yang dikurangi, tetapi direalokasi. Yang lebih mampu kita keluarkan, lalu dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria,” kata Gus Ipul dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurut dia, hasil evaluasi menunjukkan masih banyak peserta dari kelompok ekonomi mampu yang menerima subsidi, sementara warga miskin justru belum terdaftar.Data Kementerian Sosial mencatat, 13,5 juta peserta dinonaktifkan sepanjang 2025. Namun, kuota nasional PBI tetap 96,8 juta jiwa dan dialihkan kepada masyarakat desil 1 sampai 4 atau kelompok termiskin.
Sebelumnya, ditemukan sekitar 54 juta warga miskin belum menerima PBI. Sebaliknya, lebih dari 15 juta warga dari kelompok ekonomi relatif mampu justru tercatat sebagai penerima.
Pemerintah kini melakukan verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah agar penyaluran subsidi BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran.[]
