KabarAktual.id — Menjelang bulan suci Ramadhan, ribuan korban banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh masih bertahan di pengungsian. Target Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pengungsi keluar dari tenda sebelum 18 Februari 2026 terancam tidak tercapai, menyusul progres pembangunan hunian sementara (huntara) yang baru mencapai sekitar 30 persen.
Banjir besar yang melanda Aceh sejak akhir 2025 mengakibatkan ribuan rumah warga, fasilitas umum, serta lahan pertanian rusak. Hingga akhir Januari 2026, banyak keluarga belum dapat kembali ke rumah karena kerusakan berat dan kondisi lingkungan yang belum aman. Sebagian warga masih tinggal di tenda darurat, posko pengungsian, meunasah, atau menumpang di rumah kerabat.
Berdasarkan laporan terbaru per akhir Januari 2026, jumlah pengungsi di Aceh masih mencapai ratusan ribu warga, tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Rinciannya sebagai berikut:
Aceh Tamiang: salah satu wilayah terdampak terberat dengan pengungsi sekitar 74.735 jiwa.
Aceh Utara: wilayah dengan jumlah pengungsi signifikan, sekitar 67.876 jiwa.
Gayo Lues: tercatat sekitar 19.906 jiwa masih berada di pengungsian.
BNPB sebelumnya menargetkan pengungsian darurat berakhir sebelum Ramadhan. Namun keterbatasan jumlah huntara membuat ribuan keluarga masih hidup dalam kondisi serba terbatas, tanpa kepastian kapan dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, relawan, serta organisasi kemanusiaan terus melakukan penanganan bencana. Bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga pembangunan huntara masih berjalan di sejumlah wilayah terdampak.
Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan korban banjir belum sepenuhnya terpenuhi. Hunian sementara belum mampu menampung seluruh keluarga terdampak, sementara sebagian warga masih menggantungkan hidup pada bantuan darurat. Menjelang Ramadhan, tekanan ekonomi semakin terasa, khususnya bagi warga yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil, sawah, dan kebun akibat banjir.
Situasi ini juga berdampak pada pelaksanaan tradisi Meugang, tradisi khas masyarakat Aceh menjelang Ramadhan. Bagi banyak korban banjir, Meugang tahun ini diperkirakan berlangsung lebih sederhana karena fokus utama tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
Sekretaris Kabinet DEMA Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, M Ikram Al Ghifari, mengapresiasi langkah pemerintah dan relawan, namun menekankan pentingnya percepatan pemulihan. “Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan seluruh elemen masyarakat. Namun menjelang Ramadhan, negara harus memastikan tidak ada rakyat yang menjalankan ibadah dalam kondisi lapar, tanpa hunian layak, dan tanpa kepastian masa depan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemulihan pascabencana tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi dilanjutkan dengan pembangunan hunian permanen, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Hingga kini, ribuan korban banjir di Aceh masih menunggu kepastian hunian dan pemulihan kehidupan. Di tengah berbagai upaya penanganan, waktu yang semakin mendekati Ramadhan menjadi pengingat bahwa percepatan penanganan pascabencana masih menjadi pekerjaan mendesak pemerintah.[]
