KabarAktual.id — Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan membuka Posko Induk di Banda Aceh. Posko ini disiapkan sebagai pusat kendali utama percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Aceh dipilih sebagai lokasi Posko Induk karena menjadi daerah terdampak paling parah, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kehadiran posko di Banda Aceh diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pembentukan Satgas Nasional merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Richard Tampubolon. Sementara dewan pengarah diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Baca juga: Pengamat: Satgas Rehab-Rekon Hanya Formalitas jika Berkantor di Jakarta
Seiring rencana pembukaan Posko Induk, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis, 8 Januari 2026. Rapat tersebut diikuti Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait.
Rapat perdana ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA menegaskan, pemerintah telah menyiapkan standby force dan melakukan pendampingan intensif di wilayah Sumatra sejak awal masa tanggap darurat.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Safrizal, yang ditugaskan Mendagri melakukan pendampingan di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.
Terkait target kerja, pemerintah menegaskan Satgas akan bergerak secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih berada di pengungsian.
Selain itu, penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan dilakukan melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
“Tidak hanya penanganan fisik, Posko Induk juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik, terutama untuk menyampaikan progres kerja pemerintah dengan melibatkan secara masif media nasional dan lokal, termasuk optimalisasi ruang media sosial,” pungkas Safrizal.[]
