KabarAktual.id — Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito Karnavian yang juga Mendagri ditunjuk sebagai ketua Satgas.
Menyusul kebijakan tersebut, tokoh Aceh sekaligus mantan Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–NIAS, Teuku Kamaruzzaman, berharap proyek rehab-rekon tidak dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Pembentukan satgas disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Baca juga: Ekonomi Aceh Lumpuh Akibat Bencana, Pemerintah Diminta tidak Gunakan E-katalog dalam Rehab-Rekon
Prasetyo menyebutkan, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehab-Rekon. Tito akan didampingi Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas, serta diperkuat dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo meyakini satgas dapat bekerja cepat dan efektif di bawah kepemimpinan Tito Karnavian, mengingat luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas persoalan pascabencana yang harus segera ditangani.
Sementara itu, Tito Karnavian mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia memastikan satgas akan segera bekerja untuk memulihkan berbagai sektor yang terdampak bencana. “Pemulihan infrastruktur pendidikan, pemerintahan yang belum berjalan, perumahan, kemudian fasilitas kesehatan dan layanan publik. Ya, semua,” kata Tito.
Terpisah, Teuku Kamaruzzaman menilai pembentukan satgas merupakan langkah penting, namun harus dibarengi dengan pendekatan kebijakan yang tepat. Ia menekankan agar proyek rehab-rekon tidak diseragamkan melalui sistem e-katalog, mengingat kondisi lapangan pascabencana kerap membutuhkan fleksibilitas dan keputusan cepat.
Menurutnya, pengalaman penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004 menunjukkan bahwa mekanisme khusus di luar prosedur pengadaan rutin menjadi kunci percepatan sekaligus ketepatan pembangunan.
Dia menegaskan, rehab-rekon itu situasinya darurat dan sangat spesifik. Kalau diseragamkan lewat e-katalog, sering kali tidak sesuai kebutuhan lapangan. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah rumah layak, sekolah berfungsi, dan layanan dasar pulih cepat,” ujar Kamaruzzaman kepada awak media di Banda Aceh, Selasa (6/1/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas dan kebermanfaatan proyek.
Kamaruzzaman berharap Satgas Percepatan Rehab-Rekon benar-benar menjadi pusat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program, keterlambatan anggaran, maupun pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan warga. “Yang paling penting, rehab-rekon harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata prosedur,” pungkasnya.[]
