KabarAktual.id — Pengamat kebijakan publik Usman Lamreung mengingatkan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berisiko menjadi sekadar formalitas. Sinyalemen itu bisa dilihat jika Satgas tidak berkantor di daerah terdampak, khususnya Aceh.
Menurut Usman, keberadaan Satgas tidak boleh berhenti pada struktur kelembagaan dan dokumen kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran fisik, keputusan cepat, dan tindakan konkret di lapangan. “Satgas ini bisa menjadi lembaga yang indah di atas kertas, tapi hampa di lapangan, jika personelnya hanya berkantor di Jakarta,” kata Usman, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan pekerjaan administratif, melainkan kerja kemanusiaan yang menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat korban bencana.Usman menyoroti Aceh sebagai wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi masyarakat maupun skala kehancuran akibat bencana.
Baca juga: Tito Pimpin Rehab-Rekon Sumatera, Tokoh Aceh Desak Proyek tidak Lewat E-Katalog
Karena itu, ia menilai Satgas harus diisi oleh figur-figur lokal yang memahami denyut persoalan di lapangan.“Aceh tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain. Skala bencananya, sejarahnya, karakter masyarakatnya berbeda. Kalau Satgas diisi orang-orang yang tidak memahami Aceh, kebijakan yang lahir berpotensi salah sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Satgas tidak hanya menjadi alat pencitraan politik atau lip service pemerintah pusat. Menurutnya, masyarakat terdampak tidak membutuhkan retorika, melainkan kepastian pemulihan ekonomi, perumahan, infrastruktur, dan layanan dasar. “Jangan sampai Satgas hanya rajin konferensi pers, tapi minim progres nyata. Kalau tidak ada langkah konkret, itu hanya lip service,” tegas Usman.
Lebih jauh, akademisi ini menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kewajiban konstitusional negara untuk memulihkan kehidupan rakyat secara utuh, bukan sekadar membangun ulang fisik yang rusak.
Baca juga: Ekonomi Aceh Lumpuh Akibat Bencana, Pemerintah Diminta tidak Gunakan E-katalog dalam Rehab-Rekon
Kegagalan Satgas, kata dia, akan berdampak langsung pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap negara. “Ini pekerjaan berat, mahal, dan rawan penyimpangan. Karena itu Satgas harus bekerja transparan, akuntabel, dan berani menutup celah korupsi. Kalau tidak, rakyat akan menilai negara tidak serius,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar proses rehab rekon tidak ditunggangi kepentingan politik jangka pendek. Usman menyinggung pengalaman Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto sebagai contoh pentingnya integritas dan keberanian moral. “Rehab rekon jangan dijadikan panggung politik. Rakyat Aceh ingin kehidupan mereka pulih, bukan elite yang diuntungkan,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Usman menilai pemulihan ekologi harus menjadi bagian utama kerja Satgas. Menurutnya, bencana yang terus berulang tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. “Kalau perusakan alam tidak dihentikan, Satgas hanya akan sibuk menambal luka yang sama dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Usman menegaskan, keberadaan Satgas akan diuji bukan dari seberapa megah strukturnya, melainkan dari sejauh mana negara benar-benar hadir memulihkan martabat manusia dan memutus siklus bencana yang terus berulang.[]
