KabarAktual.id — Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh akhir November 2025 telah melumpuhkan perekonomian lokal. Dampak bencana terbesar sejak dekade terakhir ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga merusak lahan pertanian, kebun, dan usaha masyarakat secara masif.
Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, jumlah sawah yang rusak mencapai sekitar 89.286 hektare, sementara kebun warga seluas 14.725 hektare dan tambak seluas 40.328 hektare ikut terimbas. Hewan ternak mati mencapai 186.868 ekor di seluruh wilayah terdampak.
Kerusakan tersebut memperparah kondisi ekonomi masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang kehilangan modal produksi dan pendapatan. Bencana ini juga berdampak pada sekitar 1,9 juta jiwa atau hampir 520.000 kepala keluarga di Aceh, yang terpaksa mengungsi akibat rumah dan lingkungan mereka hancur atau terendam air.
Baca juga: Nama-nama Tim Kerja Rencana Rehab Rekon Pascabencana Hidrometereologi Aceh 2025
Menanggapi kondisi tersebut, mantan Sekretaris BRR NAD-NIAS, Teuku Kamaruzzaman, mendesak pemerintah memperbanyak program padat karya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Menurutnya, program padat karya akan membantu masyarakat korban bencana mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sambil memperbaiki kondisi pasca-bencana. “Mereka bisa bekerja sambil pelan-pelan menata ulang usaha yang telah hancur,” ujar Teuku Kamaruzzaman dalam diskusi dengan sejumlah wartawan di Banda Aceh, Selasa (6/1/2026).
Teuku Kamaruzzaman, yang akrab disapa Ampon Man, mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda karena skala kerusakan sangat besar dan latar belakang sosial masyarakat Aceh memiliki karakter khusus.
Baca juga: Usman Lamreung: Satgas tak Efektif, Badan Rehab-Rekon Lebih Tepat Tangani Pascabencana Aceh
Menurutnya, rekonstruksi tidak bisa dilakukan dengan skema standar atau reguler yang bersifat parsial. Ia mencontohkan, perbaikan fasilitas seperti sekolah atau jalan memerlukan koordinasi lintas kewenangan, dari kabupaten hingga pusat pemerintahan. “Banyak pekerjaan lintas kewenangan—tidak bisa hanya satu kebijakan parsial seperti Inpres,” katanya.
Selain itu, Ampon Man menyarankan agar proyek rehab-rekon tidak menggunakan pendekatan e-katalog, yang dikhawatirkan bakal menarik kontraktor luar daerah. Ia menilai pengusaha lokal seharusnya dilibatkan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat daerah.
“Dengan mempekerjakan tenaga lokal dan melibatkan pengusaha lokal, uang tetap beredar di daerah dan membantu menghidupkan kembali ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Desakan ini muncul di tengah upaya pemerintah pusat mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak pascabanjir melalui penyediaan benih, pupuk, dan alat pertanian serta program cetak ulang sawah yang direncanakan mulai Januari 2026.
Upaya memperbanyak program padat karya, menurut pengamat, dinilai penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-bencana dan mencegah kerentanan sosial lebih lanjut di Aceh.[]
