KabarAktual.id — Dialog Presiden RI Prabowo Subianto dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait biaya pembuatan sumur bor senilai Rp100 juta hingga Rp150 juta untuk korban bencana Sumatera menuai polemik di media sosial. Warganet ramai mempertanyakan kewajaran anggaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa biaya hingga Rp150 juta tidak bisa disimpulkan sebagai pembangunan satu sumur untuk satu rumah. Sumur bor yang dimaksud KSAD, kata dia, merupakan proyek berskala komunal.
Donny menjelaskan, program yang dirujuk adalah pembangunan sistem air bersih di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang mampu melayani sekitar 500 kepala keluarga (KK). “Kalau secara rinci biayanya segitu, tapi itu program di Banyumas yang diresmikan Bapak KSAD. Dengan jangkauan ratusan KK, angka tersebut wajar,” kata Donny kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).
Baca juga: Viral Biaya Sumur Bor Dilapor ke Presiden Rp150 Juta, Warga Sebut di Lapangan Cuma Rp 5 Juta
Ia menekankan, publik tidak seharusnya menganggap biaya Rp150 juta hanya diperuntukkan bagi satu titik rumah tangga. Program tersebut, lanjut Donny, menggunakan sistem pompa hidram (hydraulic ram pump) yang tidak hanya menyuplai air bersih, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi. “Jadi bukan sumur bor di rumah-rumah. Program ini sudah dijalankan di Banyumas, Karawang, dan banyak daerah lain,” ujarnya.
Donny mengakui, pernyataan KSAD dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo sempat memicu spekulasi di ruang publik. Meski demikian, ia menegaskan TNI AD siap membuktikan secara langsung di lapangan bahwa pembangunan sumur bor tersebut efektif dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. “Nanti bisa dilihat hasilnya di lapangan. Jangan langsung disimpulkan mahal tanpa melihat manfaatnya,” ucap Donny.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), Presiden Prabowo menanyakan langsung biaya pembangunan sumur bor untuk korban bencana. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan anggaran sekitar Rp100 juta per unit, termasuk instalasi air dan tangki penampungan. “Rp100 juta sampai Rp150 juta, Bapak,” kata Suharyanto saat rapat berlangsung.
KSAD Jenderal Maruli kemudian menambahkan bahwa biaya bisa mencapai Rp150 juta, tergantung kondisi tanah di lokasi pembangunan. “Mungkin tidak cukup di Rp100 juta, bisa di atas itu,” ujar Maruli.
Presiden Prabowo menilai angka tersebut masih tergolong murah, sembari memastikan kesejahteraan prajurit yang mengerjakan proyek tersebut. “Menurut saya Rp150 juta itu murah. Tapi ini sudah termasuk biaya tenaga kerja atau belum? Jangan sampai tentaranya tidak dibayar,” kata Prabowo.
Suharyanto memastikan, alokasi anggaran tersebut sudah mencakup insentif bagi personel TNI AD yang terlibat. “Sudah dibayar, Pak,” jawabnya, yang disambut tawa KSAD Jenderal Maruli.
KabarAktual.id sebelumnya mencatat, polemik biaya sumur bor kerap muncul akibat perbandingan tidak utuh antara proyek komunal berskala besar dengan sumur rumah tangga, sehingga memicu kesalahpahaman di tengah publik.[]
