KabarAktual.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan bagi korban bencana tidak dikenakan biaya. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatera Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Prasetyo meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawasi pelaksanaan layanan di lapangan. Ia menekankan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan.
“Diminta untuk tidak dipungut biaya. Kami juga memohon dilakukan monitoring dan supaya dalam pelaksanaannya tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah bergerak sejak 15 November untuk melakukan pendataan dan pemulihan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana. Ia menyebut sebanyak 9 tim telah dibentuk untuk mendata layanan dukcapil di daerah terdampak.
Menurut Tito, dari 52 kabupaten/kota terdampak, hanya tiga layanan dukcapil yang belum dapat beroperasi penuh, yakni di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. “Di daerah lain sudah berjalan, termasuk Tapanuli dan wilayah Sumatera Utara,” kata Mendagri.
Menurut dia, Kota Sibolga sempat mengalami kendala, namun sudah diperbaiki. “Untuk Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak,” kata Tito.
Pemerintah menyatakan layanan administrasi kependudukan akan terus dipulihkan secara bertahap, sambil memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali memperoleh dokumen identitas tanpa hambatan biaya maupun prosedur.[]
