KabarAktual.id – Ribuan calon jamaah haji dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terancam gagal berangkat pada musim haji 2026. Penyebabnya, lantaran belum melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) setelah tiga daerah itu dilanda bencana banjir dan longsor.
Data Kementerian Haji dan Umrah menyebut, hingga akhir Desember 2025 tingkat pelunasan BPIH di Aceh baru mencapai sekitar 50 persen, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara berada di kisaran 60 persen. Situasi darurat pascabencana dinilai membuat proses pelunasan administrasi terhambat dan sulit dipercepat.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengakui kondisi tersebut berpotensi menunda keberangkatan puluhan ribu calon jamaah. “Bahwa ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi jadwal-jadwalnya karena bencana ini,” ujar Gus Irfan usai rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Ia memperkirakan jumlah calon jamaah yang terdampak mencapai sekitar 20 ribu orang. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang turut mengonfirmasi angka itu, menyebut rata-rata jumlahnya berada di kisaran 17 ribuan.
Masuk Daftar Tunggu 2027
Dalam kondisi darurat, Komisi VIII memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan, termasuk pengalihan kuota haji ke provinsi lain agar kuota nasional tetap terserap. “Tapi kalau pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, Komisi VIII sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda,” lanjut Irfan.
Kementerian Haji dan Umrah masih memberikan tambahan waktu pelunasan bagi jamaah terdampak. Namun jika hingga batas akhir tetap belum terpenuhi, keberangkatan mereka kemungkinan digeser ke tahun 2027. “Kalau sampai pada hari tertentu pelunasan tetap belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain. Dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027,” tegasnya.
Wacana penundaan keberangkatan muncul di tengah pemulihan pascabencana yang masih berlangsung. BNPB mencatat lebih dari 300 ribu warga mengungsi dengan 158.096 rumah rusak akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Pemerintah kini memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik agar aktivitas masyarakat perlahan bisa kembali normal.[]
