KabarAktual.id – Untuk memuluskan misi jahatnya, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim mengangkat staf khusus Jurist Tan. Figur swasta yang tak punya back ground birokrasi pendidikan ini kemudian mengobok-obok kementerian.
Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Paudasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengungkapkan dirinya menjadi target tekanan dari Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Nadiem Makarim, pada periode 2020–2021.
Jumeri menilai sikap Jurist Tan yang konsisten berbeda pandangan dengan dirinya mencerminkan bagaimana kekuasaan menteri berlatar swasta dikonsolidasikan melalui orang kepercayaan dari kalangan swasta pula.
Pernyataan itu diungkapkan Jumeri saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025). Jumeri bersaksi untuk terdakwa Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Dasar) dan Mulyatsyah (Direktur SMP), kedua pejabat Kemendikbudristek.
Hakim menelisik peran Jurist Tan dalam mutasi dan dinamika kebijakan internal kementerian.
Jumeri menyebutkan selama bertugas, pandangan kebijakan antara dirinya dan Jurist Tan sering berseberangan. Akibatnya, hubungan keduanya memburuk hingga menurut Jumeri membuatnya menjadi “target.”
“Saya termasuk orang yang sering berseberangan pandangan dengan Jurist Tan dalam banyak hal sehingga kayaknya dia itu benci sekali dengan saya… jadi saya jadi target man,” ujar Jumeri.
Dalam persidangan, Jumeri menguraikan sejumlah konflik internal, termasuk perdebatan tentang fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Pusat Pengembangan PAUD dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Jumeri menolak permintaan yang menurutnya tidak berdasar dan merugikan unitnya. Keputusan itu berbenturan dengan tekanan dari lingkar staf khusus menteri.
Selain itu, Jumeri mengaku pernah diminta memberhentikan sejumlah direktur, namun menolak dengan alasan tidak ada dasar substantif. Permintaan itu menurutnya datang dari Jurist Tan yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan kementerian, meski tanpa latar pendidikan birokrasi.
Jumeri juga menjelaskan pernah dipanggil langsung oleh Menteri Nadiem Makarim, yang berlatar belakang pengusaha teknologi, terkait benturan pandang dalam kebijakan. Ketika proses seleksi kepala UPT telah rampung dan undangan pelantikan telah dikirim, keputusan itu tiba-tiba dibatalkan. Tak lama kemudian, lewat pesan singkat Jurist Tan, pelantikan justru dilaksanakan tanpa koordinasi yang semestinya.
Kontrasnya, posisi pejabat eselon I seperti Dirjen menurut Jumeri berada di luar “lingkar utama pengambilan keputusan,” bahkan mereka tidak dipersilakan mengakses ruang staf khusus. “Sebagai eselon satu, itu bukan ring satu gitu… ruangan yang secret banget itu… tidak boleh orang yang tidak grade-nya masuk ke sana,” jelas Jumeri menggambarkan struktur kekuasaan internal.
Jumeri pun menceritakan pemberhentiannya dari jabatan Dirjen. Menurutnya, pemecatan itu tidak terkait penolakan terhadap proyek Chromebook — yang sudah berjalan — tetapi lebih berakar dari dinamika hubungan kekuasaan antara birokrasi tradisional dan jaringan staf khusus yang dibangun dari kalangan swasta.
Tidak hanya dia, sejumlah direktur di bawahnya juga diberhentikan pada hari yang sama, meski sebelumnya menolak keputusan tersebut. Jumeri mengaku sempat ditawari opsi pensiun atau menjadi widyaprada (WP), namun memilih mempertimbangkan bersama keluarga.
Dihadapan majelis hakim, Jumeri menegaskan bahwa suara eselon I kerap diabaikan dalam proses penetapan kebijakan yang melibatkan orang-orang dekat menteri. Pernyataan itu mempertegas kritik terhadap peran staf khusus dari kalangan swasta dalam mengintervensi tatanan birokrasi di kementerian.
Sidang masih berlanjut.[]
