KabarAktual.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menyampaikan, meski mencatat defisit, kinerja APBN secara keseluruhan masih terjaga dan berada dalam batas yang telah dirancang pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, kata dia, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. “Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).
Hingga akhir November 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook APBN. Pendapatan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Baca juga: VIDEO: Prabowo Tolak Bantuan Asing Tangani Bencana Aceh dan Sumatera
Penerimaan pajak dan kepabeanan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari outlook. Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun, sementara bea dan cukai sebesar Rp269,4 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga November 2025 mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook. Purbaya menyebut belanja pemerintah terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mendukung program-program prioritas.“Hal ini mencerminkan belanja pemerintah yang tetap fokus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda prioritas nasional,” jelasnya.
Baca juga: Prabowo Sebut tak Punya “Tongkat Nabi Musa”, Warga Terdampak Banjir Sumatra Diminta Bersabar
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.116,2 triliun serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp795,6 triliun atau 82,6 persen dari total pagu belanja negara tahun ini.
Adapun keseimbangan primer APBN hingga November 2025 tercatat defisit sebesar Rp82,2 triliun. Pemerintah sendiri memproyeksikan defisit APBN sepanjang 2025 mencapai Rp662,0 triliun atau sekitar 2,78 persen dari PDB.
Di tengah kondisi fiskal tersebut, sebagian masyarakat di daerah terdampak bencana banjir di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyoroti keterbatasan fiskal negara yang dinilai berpengaruh terhadap kecepatan penanganan bencana.
Seorang warga di Banda Aceh menyebut masyarakat diminta memahami apabila bantuan belum optimal karena keterbatasan anggaran. “Apalagi presiden sendiri sudah menyampaikan tidak memiliki ‘tongkat Nabi Musa’,” ujarnya.[]
