KabarAktual.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan 16.500 guru yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera akan menerima tunjangan khusus dari pemerintah. Kemendikdasmen menyiapkan anggaran sebesar Rp35 miliar.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Tunjangan khusus guru di daerah bencana, kata dia, anggarannya Rp35 miliar dari hasil revisi. “Sebanyak 16.500 guru akan menerima bantuan, masing-masing Rp2 juta per guru, dan anggarannya masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti.
Ia menambahkan, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turut berdampak pada sektor pendidikan. Tercatat sebanyak 3.274 satuan pendidikan mengalami kerusakan, dengan tingkat kerusakan yang masih dalam proses pendataan lebih lanjut.
Mu’ti merincikan, para guru yang ang terdampak terdiri dari 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 23 PKBM, 30 Sekolah Luar Biasa, serta 86 Lembaga Kursus dan Pelatihan. “Total ada 3.274 satuan pendidikan terdampak,” sambungnya.
Selain itu, sebanyak 276.249 siswa dilaporkan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Tidak hanya siswa, sebanyak 25.936 guru juga terdampak langsung akibat banjir dan longsor.
Terkait kebijakan pembelajaran, Abdul Mu’ti menyampaikan Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyesuaian kurikulum bagi wilayah terdampak bencana. Pada fase tanggap darurat selama 0 hingga 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
Untuk fase pemulihan dini selama 3 hingga 12 bulan, pemerintah menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis, program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi, serta sistem asesmen transisi, seperti asesmen berbasis portofolio atau tugas sederhana. “Selanjutnya pada fase pemulihan lanjutan 1 sampai 3 tahun, dilakukan integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat,” pungkas Mu’ti.[]
