KabarAktual.id – Meski mengambil korban dalam jumlah banyak, Pemerintah belum menetapkan bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Alasan utama di balik keputusan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka ke publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, pemerintah masih menilai penanganan bencana dapat dilakukan tanpa harus menaikkan status menjadi darurat nasional. “Berulang kali sudah kami sampaikan bahwa yang paling penting adalah penanganannya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, sejak musibah terjadi di tiga provinsi tersebut, seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan secara masif untuk membantu penanganan di lapangan. “Pemerintah merasa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, itu sementara menjadi pilihan yang diambil,” ujarnya.
Prasetyo mengakui, ada banyak pertimbangan yang mendasari belum ditetapkannya status darurat nasional. Namun, ia tidak merinci faktor-faktor tersebut secara terbuka. “Ada berbagai pertimbangan, tapi yang paling penting bukan statusnya, melainkan penanganannya,” ucapnya.
Meski tanpa penetapan darurat nasional, Prasetyo memastikan pemerintah pusat tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah terdampak.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk terlibat aktif dalam pemulihan pascabencana, termasuk penyediaan anggaran.
“Bapak Presiden langsung menginstruksikan kepada kami dan semua pihak terkait untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” kata Prasetyo.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci kepada publik mengenai parameter objektif yang membuat banjir besar di Sumatera belum memenuhi kriteria penetapan sebagai bencana nasional, meski dampaknya meluas lintas provinsi dan memicu kerusakan infrastruktur serta korban jiwa.[]
