KabarAktual.id – Pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah hujan kritik menyusul ribuan kasus keracunan di berbagai daerah. Sebuah keputusan bersama disepakati antara Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Menteri Pekerjaan Umum.
Ketiga instansi itu menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penetapan lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (19/9/2025). Naskah tersebut langsung diteken oleh Mendagri Tito Karnavian, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Menteri PU Dody Hanggodo.
Tito menyebut, SKB ini menjadi langkah percepatan program MBG terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T). Hingga kini, sebanyak 141 pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penyelenggaraan MBG.
Baca juga: Kasus Keracunan tak Bisa Ditolerir Lagi, KPAI Desak MBG Segera Dihentikan
“Biasanya kepala daerah melaksanakan program ini bukan untuk profit, tetapi untuk membantu menurunkan angka stunting sekaligus membuka lapangan kerja dan menyerap hasil produksi pangan lokal,” kata Tito di Jakarta.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, percepatan pembangunan SPPG penting karena menjadi pusat penyaluran gizi dan serapan anggaran. Ia menyebut, setiap satu unit SPPG bisa menyerap sekitar Rp1 miliar per bulan.
Baca juga: Orang Tua Diminta Tanggung Resiko Anak Keracunan MBG dan tidak Menuntut Pihak Sekolah
Di masyarakat, program ini menuai kritik seiring munculnya kasus keracunan massal. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 5.360 siswa menjadi korban sejak Januari hingga pertengahan September 2025.
CISDI melaporkan angka lebih tinggi, yakni 5.626 kasus di 17 provinsi. Sementara KPAI mencatat 4.755 anak di 14 provinsi mengalami sakit akibat makanan MBG.
Gejala yang dialami korban antara lain mual, muntah, diare, dan sakit perut. Sebagian siswa harus mendapat perawatan medis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan MBG. “Setiap insiden akan menjadi pelajaran agar kualitas program lebih baik,” ujarnya.
Kendati demikian, pemerintah menegaskan program MBG tetap dijalankan karena dinilai sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.[]
