KabarAktual.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional agar menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG). Program itu disebut telah memakan korban keracunan massal.
JPPI mencatat, kasus keracunan akibat mengkonsumsi MBG terus meningkat dalam sepekan terakhir. “Ribuan anak jadi korban, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).
Menurut catatan mereka, jumlah korban MBG sedikitnya sudah mencapai 5.360 anak hingga pertengahan September 2025. Jumlah tersebut diyakini lebih besar karena banyak sekolah maupun pemerintah daerah menutupi kasus.
Baca juga: Miris, Kajari Saksikan Sendiri MBG di Bireuen Basi dan Ada Belatung
Ubaid mengatakan, kalau kejadian keracunan dan makanan basi atau ada belatung hanya sekali, masih bisa disebut kesalahan teknis. “Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” tandasnya.
JPPI menilai, klaim pemerintah dengan jargon “zero incident” tidak sesuai kenyataan di lapangan. Program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi siswa itu, kata dia, justru berubah menjadi ancaman serius.
Baca juga: Fix ! Hasil Lab Buktikan Ompreng MBG Mengandung Minyak Babi
JPPI mengaku tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka. “Bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” kata dia.
JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Presiden Prabowo diminta harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang tersebut.
Dia mengingatkan, kalau Presiden sungguh-sungguh dengan janjinya akan melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga. “Lakukan evaluasi total,” desaknya.
Untuk itu, JPPI menyerukan tiga langkah mendesak: menghentikan sementara program MBG, mengevaluasi tata kelola yang dikendalikan BGN, serta menempatkan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program pemerintah.[]
