KabarAktual.id – Pengamat Sosial Poltik dan Pemerintahan asal Aceh, Dr Usman Lamreung, menilai, respon pemerintah terhadap tuntutan demo massa terlalu melempem dan tidak menyentuh substansi. “Yang diminta batalkan kenaikan tunjangan DPR, bukan tembakan gas air mata,” ujarnya di Banda Aceh, Sabtu (30/8/2025).
Akademisi ini mencermati, bahwa gelombang demonstrasi awalnya hanya berlangsung di pusat kekuasaan kini telah merambat ke kota-kota besar lainnya. Teriakan tuntutan rakyat harus segera direspons sebagai bentuk kompromi politik.
Dikatakan, tuntutan mendasar yang disampaikan pengunjuk rasa bukan sekadar keluhan, melainkan harapan yang selama ini diabaikan oleh pemerintah, terlebih ketika kondisi ekonomi rakyat sedang jauh dari kata baik-baik saja. “Ini adalah sinyal keras bahwa ada jurang komunikasi, hilangnya kepercayaan, dan rendahnya kepuasan publik terhadap para pengambil kebijakan,” kata Usman.
Baca juga: Demo Menjalar ke Daerah-daerah, Korban Berjatuhan
Menurut dia, demonstrasi bukanlah masalah utama tapi hanya gejala dari akar persoalan yang lebih kompleks: kebijakan yang dianggap tidak adil, minim transparansi, tertutupnya akses informasi, dan absennya ruang dialog yang sehat. “Ironisnya, lembaga kekuasaan yang menjadi sasaran protes kerap menghindar untuk menemui massa, memilih mencari aman, bahkan memamerkan arogansi dalam proses pengamanan aksi,” lanjutnya.
Dikatakan, akibat kekeliruan pengambil kebijakan dalam menyikapi demonstrasi akhirnya menimbulkan dampak yang semakin membesar. Politik terguncang akibat merosotnya legitimasi, roda ekonomi tersendat karena lumpuhnya aktivitas di titik strategis, dan masyarakat terbelah antara kubu pendukung dan penentang. “Lebih berbahaya lagi, jika penanganannya keliru, gelombang protes ini bisa bermetamorfosis menjadi konflik terbuka,” tandas Usman.
Dosen yang fokus pada permasalahan sosial ini mengingatkan, solusi atas permasalahan aktual tersebut tidak cukup hanya dengan “mengamankan” atau “membubarkan” massa. Pemerintah bersama DPR harus berani keluar dari zona nyaman: membuka ruang dialog yang tulus, menjumpai massa aksi, menerima mereka dengan baik, mendengarkan aspirasi, dan menyampaikan data serta alasan kebijakan secara transparan.
Jika terbukti keliru, sambungnya, maka pemerintah dan DPR harus berbesar hati untuk merevisi keputusan. “Aparat keamanan pun harus mengedepankan pendekatan humanis, bukan represi yang hanya akan memantik bara perlawanan baru,” tegas Usman.
Di lain pihak, ia juga berharap para pejabat legislatif menghindari pernyataan kontroversial yang dapat memicu kemarahan publik. Partai politik pun perlu menegur atau menarik kadernya di parlemen yang telah melukai hati rakyat.
Diingatkan, aksi demo merupakan bagian dari perjalanan berdemokrasi. “Namun, cara kita meresponsnya akan menentukan apakah ia menjadi katalis perbaikan atau justru pemicu keruntuhan kepercayaan public,” demikian pernyataan Usman Lamreung.[]
