AKAL sehat meyakini bahwa situasi amburadul yang dihadapi Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh buruk kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir. Inkonsistensi “petugas partai” pilihan PDIP itu dipelihara dan dinikmati bersama, sehingga semakin memperburuk situasi.
Puncak kebutralan Jokowi adalah ketika dia menggerakkan elemen kekuasan untuk memuluskan jalan bagi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden. Ini menjadi catatan kelam sejarah. Undang-undang diubah demi mengantarkan seorang anak yang tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi kekuasaan.
Elit diam. Sebagian elemen masyarakat lainnya tetap pada kebiasaannya; menjadi penjilat. Mereka tidak melihat Gibran sebagai sebuah fenomena pengkhianatan demokrasi yang membahayakan keberlangsungsan kehidupan bangsa.
Situasi benar-benar runyam, dimana hasil pemilu yang diyakini curang, kemudian memberi legitimasi kepada Prabowo Subianto untuk memimpin. Itu artinya, ia akan melanjutkan ambisi Jokowi.
Baca juga: Jokowi di Mata Seorang Sopir Taksi
Prabowo terang-terangan menyatakan bahwa dia adalah “anak asuh” Jokowi dalam berpolitik. Bahkan, dia mengakui tidak bakal menang pilpres tanpa dukungan sang guru. Sebagai konsekuensi dari itu, tentu saja, Prabowo harus menjalankan sebagian kebijakan lama, seperti tetap mempertahankan anggota kabinet era Jokowi.
Demokrasi Indonesia akhirnya menghadapi ujian serius. Bukan semata karena kekurangan prosedural, melainkan akibat faktor krisis konsistensi elit politik yang semakin nyata.
Inkonsistensi itu tampak jelas ketika pilihan antara idealisme dan kepentingan pragmatis muncul. Dalam berbagai kejadian, hampir selalu, yang dimenangkan adalah kepentingan jangka pendek.
Baca juga: Setelah Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo: Ijazah Jokowi Fix Palsu
Sejarah politik Indonesia dipenuhi fenomena ganjil. Sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di barisan oposisi, kemudian berbalik arah. Prabowo Subianto, misalnya. Dulu, tampil lantang mengkritik janji kampanye Jokowi dalam debat pilpres 2019: “Rakyat butuh makan, bukan kartu-kartu.”
Namun setelah kalah, ia menerima posisi sebagai Menteri Pertahanan dengan dalih persatuan bangsa. Bahkan, ia pernah berseloroh, “Saya ini capres, tapi lumayan dapat Menteri Pertahanan.”
Jusuf Kalla juga demikian. Sebelum menjadi wakil presiden, ia pernah berkata, “Kalau sampai dipimpin Jokowi, bisa hancur negara ini.” Namun akhirnya ia justru mendampingi Jokowi di kursi kekuasaan.
Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya idealisme ketika dihadapkan pada tawaran jabatan.
Tak hanya tokoh besar, banyak aktivis dan intelektual yang berubah haluan setelah dekat dengan kekuasaan. Nama-nama seperti Ali Mochtar Ngabalin atau Fahri Hamzah menjadi contoh bagaimana oposisi bisa dengan mudah dijinakkan. Dalam literatur politik, praktik semacam ini dikenal sebagai co-optation: oposisi dilemahkan melalui pemberian posisi atau fasilitas.
Organisasi masyarakat sipil dan media juga tidak luput dari pola serupa. Alih-alih menjadi pengawas, banyak organisasi justru berebut mengundang presiden ke panggung mereka. Bahkan sebagian asosiasi pers terlihat akomodatif, kehilangan fungsi kritis yang seharusnya menjaga moralitas publik. Padahal menurut teori demokrasi deliberatif Habermas, media massa justru harus menjadi ruang publik yang independen dan kritis.
Partai politik pun tidak jauh berbeda. Mereka hampir semua lebih memilih merapat ke lingkar kekuasaan daripada menjalankan fungsi kontrol. Setelah Pilpres 2024, hampir semua partai mendukung pemerintahan Prabowo. Jika PDI-P ikut bergabung, praktis tak ada oposisi di DPR. Situasi ini berbahaya karena menghapus fungsi checks and balances.
Pragmatisme partai terlihat jelas dari sikap yang kerap mengorbankan ideologi demi posisi strategis. Kasus PKS yang mencoret Anies Baswedan dari Pilkada Jakarta, demi menjaga kepentingan koalisi, menjadi bukti bahwa loyalitas partai lebih kepada pragmatisme politik ketimbang prinsip.
Gelombang Protes Rakyat
Kekecewaan publik atas sikap elit semakin nyata. Tahun 2025 ini, ribuan mahasiswa dan warga turun ke jalan dalam gerakan “Dark Indonesia” sebagai respons terhadap pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan hingga 70%.
Sementara itu, pada Agustus 2025, rakyat marah karena anggota DPR menerima tunjangan rumah Rp50 juta per bulan—sepuluh kali lipat upah minimum Jakarta. Protes besar menuntut penghapusan tunjangan itu, sekaligus mengecam elit politik yang dianggap serakah dan jauh dari realitas rakyat.
Ketidakpuasan lain muncul terkait posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Forum Purnawirawan TNI bahkan mendesak pemakzulannya, menunjukkan bahwa tarik ulur elit politik dan militer semakin menegangkan.
Menurut Economist Intelligence Unit Democracy Index 2024, Indonesia hanya masuk kategori flawed democracy dengan skor 6,7. Salah satu penyebab adalah melemahnya oposisi dan pragmatisme elit yang menyingkirkan idealisme. Situasi ini membuktikan bahwa demokrasi prosedural tanpa konsistensi moral sulit menghadirkan keadilan sosial.
Jalan Keluar
Meski situasi terlihat muram, jalan keluar masih ada:
1. Perkuat oposisi agar fungsi kontrol tetap berjalan.
2. Bangun media independen untuk mengimbangi narasi resmi pemerintah.
3. Tingkatkan literasi politik rakyat, supaya tidak mudah terjebak janji populis.
4. Reformasi pendanaan partai politik agar tidak bergantung pada oligarki.
5. Pulihkan etika politik, menekankan integritas dan konsistensi di atas transaksi.
Penutup
Pragmatisme elit telah menyeret demokrasi Indonesia ke dalam krisis legitimasi. Namun demokrasi hanya akan sehat jika rakyat berani menolak politik transaksional dan menuntut konsistensi moral dari para pemimpinnya. Seperti kata Bung Hatta, “Demokrasi hanya akan tegak bila rakyat berani bersuara, bukan hanya tunduk pada penguasa.”[]
