KONFLIK perebutan kewenangan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara menimbulkan gejolak serius. Ketegangan antara Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Muzakkir Manaf memunculkan spekulasi “perang saudara”.
Reaksi publik Aceh yang marah, sikap diam Tito Karnavian, upaya diplomasi Bobby Nasution, dan penolakan dialog dari Muzakkir Manaf memperkeruh situasi.
Sejumlah tokoh nasional turut bersuara. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla mengingatkan agar Aceh tidak diganggu. Dukungan moril juga datang dari Rieke Diah Pitaloka (PDIP). Kabar Prabowo Subianto siap turun tangan pun beredar. Intervensi Presiden, bahkan hanya satu kata “cukup”, dapat memenangkan hati rakyat Aceh melalui Muzakkir Manaf dan mengakhiri ambisi Bobby Nasution yang dianggap dekat dengan Jokowi.
Polemik ini bukan sekadar peristiwa biasa. Kemungkinan besar, ini merupakan bagian dari strategi politik terencana Prabowo Subianto untuk merombak warisan kekuasaan Jokowi, termasuk loyalis dan jaringan logistiknya.
Indikasinya terlihat dari serangkaian peristiwa yang melibatkan sejumlah menteri kabinet Jokowi: Budi Arie (terkait judi online), Erick Thohir (isu BBM oplosan), dan Bahlil Lahadalia (skandal tambang nikel). Meskipun belum dicopot, reputasi mereka tercoreng, seakan dipersiapkan untuk “dibuang” secara strategis.
Keempat menteri tersebut sering dikaitkan dengan “Geng Solo”, lingkaran dalam Jokowi yang berpengaruh. Menyerang mereka satu per satu dapat diartikan sebagai upaya Prabowo memutus jalur kekuasaan Jokowi untuk memperlancar konsolidasi pemerintahannya. Prabowo tampaknya ingin menjadi satu-satunya pusat kekuasaan.
Revisi UU TNI juga krusial. Hal ini membuka jalan bagi perwira-perwira yang dekat dengan Prabowo untuk menduduki jabatan sipil strategis, membangun kekuasaan yang loyal dan patuh. Prabowo membangun struktur kekuasaan yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya.
Di luar pemerintahan, tekanan politik meningkat. Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah purnawirawan, bahkan dengan surat resmi ke DPR, bertujuan memotong pengaruh Jokowi. Penyingkiran Gibran akan melemahkan basis politik Jokowi dan membuka jalan Prabowo menuju Pilpres 2029.
Strategi Prabowo tampak sistematis dan senyap, tanpa serangan frontal. Ia mempersempit ruang gerak lawan secara perlahan, dengan dalih hukum, etika, dan profesionalisme. Namun, di balik itu tersirat operasi kekuasaan yang terencana.
Konflik empat pulau mungkin hanya sebagian kecil dari strategi besar Prabowo. Ia bukan hanya merapikan kabinet, tetapi menata ulang peta kekuasaan nasional.
Menuju 2029, ia tampaknya tidak ingin berbagi kekuasaan. Ini adalah proyek kekuasaan yang komprehensif dan tanpa kompromi.
Analisis ini berdasarkan fakta dan opini yang beredar. Semoga proses politik yang terjadi berujung pada demokrasi yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.
Wallahu a’lam bisshawab
Dr. Usman Lamreung M.Si adalah pengamat pemerintahan dan akademisi
